Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA — Langkah penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi perhatian serius Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Dispar Kukar). Pemerintah daerah tidak ingin kelompok ini hanya sekadar nama tanpa peran konkret dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, program evaluasi menyeluruh terhadap Pokdarwis yang tersebar di 20 kecamatan akan dimulai pada awal tahun 2026.
Evaluasi ini bukan semata-mata sebagai mekanisme pengawasan, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan Pokdarwis dapat menjalankan fungsinya secara aktif, produktif, dan profesional. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dispar Kukar, Ridha Patrianta, menyampaikan bahwa keberadaan Pokdarwis sangat penting untuk mendorong pertumbuhan wisata lokal. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian kelompok belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami mencatat hingga saat ini telah terbentuk 64 Pokdarwis dari 20 kecamatan. Tapi tidak semua menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebagian hanya formalitas tanpa kegiatan. Karena itu, kami ingin melakukan evaluasi untuk memastikan kelompok ini benar-benar aktif dan memberikan kontribusi bagi pariwisata lokal,” kata Ridha saat ditemui di Tenggarong, Senin (23/06/2025).
Ridha menjelaskan, pendekatan evaluasi akan menyentuh aspek yang lebih komprehensif. Tidak hanya menilai dari sisi administrasi, namun juga mencakup kondisi faktual di lapangan. Penilaian akan meliputi aktivitas kelompok, struktur organisasi, dokumentasi program, serta partisipasi dalam mengembangkan produk wisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Minimal, kelompok sudah aktif selama satu tahun, punya kegiatan yang terdokumentasi, dan menunjukkan partisipasi nyata dalam mengelola objek wisata,” tegasnya.
Selama ini, berbagai bentuk bantuan telah diberikan oleh pemerintah kepada Pokdarwis, mulai dari pelatihan, perlengkapan promosi, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Namun ke depan, Ridha menegaskan bahwa setiap bantuan akan lebih selektif dan harus berdasarkan indikator yang terukur. Hal ini bertujuan agar dana publik yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran.
Beberapa indikator yang sedang dirancang oleh Dispar Kukar antara lain mencakup legalitas lahan destinasi wisata, perencanaan pengembangan objek, kemampuan promosi digital, hingga kapasitas kelompok dalam menyusun paket wisata yang layak jual.
“Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk membubarkan atau menghentikan kelompok. Justru kami ingin mengetahui tantangan yang dihadapi mereka di lapangan, agar program pembinaan ke depan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Ridha lagi.
Lebih jauh, Dispar Kukar juga mendorong kolaborasi antara Pokdarwis dan pelaku industri pariwisata seperti biro perjalanan. Saat ini, Ridha menilai biro perjalanan di Kukar belum terlalu aktif dalam menjual paket wisata lokal, yang berdampak pada rendahnya arus wisatawan ke desa-desa wisata.
“Kami berharap Pokdarwis tidak hanya menjadi kelompok seremonial, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pariwisata. Ini sejalan dengan visi kami menciptakan desa wisata yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Inisiatif ini mencerminkan bahwa arah pengembangan pariwisata di Kutai Kartanegara semakin menekankan pada pemberdayaan komunitas, bukan sekadar pembangunan fisik. Dengan memperkuat kapasitas pelaku lokal, sektor pariwisata diharapkan tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan.[] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah
