Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Fokus pada Anak dari Keluarga Miskin

JAKARTA – Pemerintah secara resmi memulai pelaksanaan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025–2026, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah, Senin (14/07/2025). Program ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurut penjelasan yang tertera dalam laman resmi sekolahrakyat.kemensos.go.id, Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini menyasar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis verifikasi.

Model pendidikan yang ditawarkan dalam Sekolah Rakyat berbasis asrama atau boarding school, dengan pembiayaan penuh dari pemerintah. Pendidikan diberikan secara gratis untuk seluruh jenjang mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan pendekatan tersebut, program ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini menjadi hambatan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah untuk mengenyam pendidikan layak.

Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 200 Sekolah Rakyat dalam tahap awal pelaksanaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 sekolah akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dukungan langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara 100 sekolah lainnya akan direalisasikan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan kolaborasi antara Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ciri khas lain dari Sekolah Rakyat adalah sistem pembelajarannya yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Pendekatan ini diterapkan melalui sistem multi-entry dan multi-exit yang memungkinkan siswa untuk memulai dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu dan pencapaian akademik masing-masing. Meskipun demikian, ijazah yang diterbitkan setara dengan sekolah formal karena tetap mengacu pada Kurikulum Nasional.

Pada tahap awal, terdapat 100 lokasi Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai beroperasi sepanjang tahun 2025. Sebanyak 63 lokasi mulai menjalankan program matrikulasi pada hari ini, sedangkan 37 sisanya akan menyusul pada akhir bulan ini. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 48 lokasi. Disusul Sumatra dengan 22 lokasi, Sulawesi 15 lokasi, serta masing-masing 4 lokasi di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku. Sementara Papua akan memiliki 3 lokasi. Kapasitas keseluruhan dari 100 sekolah ini mampu menampung hingga 9.755 siswa.

Dengan peluncuran program ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan merata bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali latar belakang sosial dan ekonomi.[]

Admin05