Anggota DPRD Kaltim Desak RS Pemprov Utamakan Kemanusiaan

ADVERTORIAL — Isu kemanusiaan dalam layanan kesehatan kembali mengemuka setelah Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menyerukan agar rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak melakukan penolakan terhadap pasien dalam kondisi apa pun. Ia menekankan bahwa prinsip pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi harus menjadi landasan utama dalam sistem kesehatan daerah.

Seruan tersebut disampaikan Fuad setelah dirinya menyimak sebuah video viral berisi pernyataan Bupati Pekalongan yang menegur tenaga kesehatan karena adanya praktik penolakan pasien. Video itu menggambarkan keprihatinan terhadap sikap kurang humanis yang masih ditemui di beberapa fasilitas kesehatan.

“Kata Bupati Pekalongan, orang yang datang ke rumah sakit itu tentu mereka sakit, bukan orang yang sehat minta diobati,” ucap Fuad saat ditemui awak media di Samarinda, Senin (14/07/2025), mengutip pernyataan dalam video tersebut.

Fuad menyoroti pentingnya sikap empati dari tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan staf rumah sakit lainnya. Ia menyatakan bahwa rumah sakit milik pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menjadi tempat yang mempersulit akses pengobatan.

“Satu sisi, mereka berprofesi di bidang kesehatan, maka mereka harus menerima siapapun yang datang, jadi jangan sampai mereka dilempar ke sana kemari,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kota Samarinda itu.

Lebih lanjut, Fuad menyebut bahwa sejalan dengan program layanan kesehatan gratis yang telah digagas Pemprov Kaltim, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan penerimaan yang baik kepada pasien. Ia menilai bahwa interaksi awal yang penuh empati akan sangat menentukan proses pemulihan pasien.

“Yang penting orang datang, diterima, dan ditanyakan apa yang memang bisa dibantu,” katanya.

Fuad juga menggarisbawahi bahwa pesan Bupati Pekalongan dalam video viral tersebut harus menjadi refleksi bersama, tidak hanya bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut, tetapi juga untuk seluruh insan medis di Indonesia.

“Saya sangat terkesan apa yang dikatakan Ibu Bupati, jadi orang datang minta pengobatan segera dilayani,” ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Samarinda itu mengakhiri pernyataannya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah