Sri Mulyani: Kekayaan Negara Naik Drastis dalam Setahun

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kekayaan negara mengalami peningkatan signifikan dalam satu tahun terakhir. Ia mencatat pengelolaan aset negara tumbuh sebesar 7,57 persen secara tahunan dari 2024 ke 2025, sehingga total aset yang dikelola negara pada 2025 mencapai Rp13.692,36 triliun.

“Pengelolaan aset negara telah mencapai Rp13.692 triliun, naik 7,57 persen. Sebetulnya kemarin saya ingin menunjukkan 5 tahun kenaikan, tapi karena teman-teman mungkin agak keburu-buru, jadi datanya dapatnya 1 tahun saja. Untuk menunjukkan naiknya itu betapa cukup dramatis dari 1 tahun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terjadi peningkatan target pada sejumlah pos utama. Pada 2025, target penerimaan negara naik 2,03 persen menjadi Rp3.004,5 triliun, sedangkan belanja pemerintah pusat meningkat 2,34 persen menjadi Rp2.701,44 triliun. Selain itu, transfer ke daerah juga naik sebesar 0,62 persen menjadi Rp919,87 triliun. Di sisi lain, pembiayaan utang turut mengalami peningkatan 1,28 persen dan kini mencapai Rp775,9 triliun.

“Ini menggambarkan betapa size dari APBN kita dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif sizenya adalah tidak banyak berubah,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyampaikan bahwa volume transaksi dalam pengelolaan keuangan negara terus meningkat. Rata-rata transaksi harian faktur pajak yang dikelola Kementerian Keuangan kini lebih dari 2,3 juta. Selain itu, terdapat 22.894 dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan 39.680 dokumen kepabeanan yang diproses setiap hari.

Dalam hal pemangku kepentingan, jumlah kementerian dan lembaga yang dijangkau Kemenkeu meningkat dari 86 menjadi 99 unit. Cakupan pemerintah daerah pun bertambah menjadi 546 pemda serta 75.266 desa. Satuan kerja (satker) yang tercakup mencapai 19.439, sedangkan jumlah wajib pajak bertambah dari 80,11 juta menjadi 82,23 juta. Jumlah eksportir dan importir tercatat sebanyak 148.000.

“Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang, tapi investasi di bidang sistem,” ucapnya. Dengan pertumbuhan data dan jangkauan yang semakin luas, ia menegaskan bahwa transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan mendesak.[]

Admin05