JAKARTA – Sorotan publik kembali tertuju pada praktik rangkap jabatan setelah sejumlah wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih diketahui menduduki posisi komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Nama-nama baru pun muncul dalam daftar pejabat yang merangkap jabatan strategis di pemerintahan dan korporasi negara.
Tiga nama terbaru yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN adalah Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS), Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat juga telah diangkat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada akhir Juni 2025.
Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, sedikitnya terdapat 30 wakil menteri aktif yang merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN. Berikut daftar lengkapnya beserta jabatan mereka:
-
Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
-
Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi Digital, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
-
Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan, Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
-
Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
-
Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
-
Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
-
Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri BUMN, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
-
Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri BUMN, Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
-
Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
-
Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
-
Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-
Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
-
Suntana – Wakil Menteri Perhubungan, Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
-
Dante Saksono – Wakil Menteri Kesehatan, Komisaris PT Pertamina Bina Medika
-
Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan, Komisaris Utama PT Dahana
-
Christina Aryani – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
-
Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
-
Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
-
Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan, Komisaris Utama PT Sarinah
-
Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, merangkap Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
-
Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
-
Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara, Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
-
Nezar Patria – Wakil Menteri Komunikasi Digital, Komisaris Utama PT Indosat Tbk
-
Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisaris PT Citilink Indonesia
-
Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
-
Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri, Komisaris PT Pertamina International Shipping
-
Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi, Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
-
Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Rangkap jabatan antara posisi strategis pemerintahan dan jabatan di perusahaan negara ini kerap memicu kritik. Publik menilai potensi konflik kepentingan hingga beban kerja yang tidak seimbang menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Meskipun tidak bertentangan secara hukum, banyak kalangan menilai perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan integritas dan fokus kerja para pejabat negara.[]
Admin05
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan