Gerindra Desak Pemerataan Pendidikan untuk Disabilitas dan Daerah Terpencil

SAMARINDA – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan utama dalam agenda legislatif provinsi. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim secara tegas menekankan urgensi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penghapusan ketimpangan akses pendidikan.

Dalam forum resmi Rapat Paripurna ke-25 yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (21/07/2025), Fraksi Gerindra menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pendidikan di wilayah terluar dan terpencil. Selain itu, mereka juga menyoroti minimnya perhatian yang memadai terhadap kelompok penyandang disabilitas.

“Kami mendorong pembangunan manusia yang memiliki daya saing dengan memangkas kesenjangan di daerah terpencil dan perhatian terhadap kelompok disabilitas bukan hanya wacana,” ujar Fuad Fakhruddin, juru bicara Fraksi Gerindra yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Kaltim.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari tanggapan fraksi terhadap pendapat Gubernur Kalimantan Timur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Fuad menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan korban bencana, tidak boleh dibiarkan melebar dan harus mendapat perhatian optimal dalam kebijakan pendidikan.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya adopsi teknologi yang lebih sistematis dalam sektor pendidikan sebagai respons terhadap perkembangan zaman. Transformasi digital, menurut mereka, adalah keharusan untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas. “Pendidikan harus membangun karakter berdaya saing sekaligus memiliki akar budaya lokal, perhatian terhadap disabilitas dan kelompok rentan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata dan anggaran serta traspormasi digital di sektor pendidikan kini bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan,” ujar Fuad.

Ia menyatakan bahwa digitalisasi pendidikan sudah tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, ini menjadi salah satu sarana penting dalam memastikan akses pendidikan yang setara di seluruh penjuru daerah, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada semua kalangan, memastikan inklusivitas pendidikan.

Fraksi Gerindra menyampaikan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk memastikan ranperda tersebut dapat dikaji secara mendalam dan menghasilkan kebijakan yang adil serta inklusif, mereka mengusulkan agar pembahasannya dilanjutkan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

“Untuk pembahasan yang lebih lanjut tentang isi Ranperda tersebut Fraksi Partai Gerindra melimpahkan pembahasan dilakukan oleh Panitia Khusus dan sekali lagi kami mengucapkan trimakasih kepada Pemprov Kaltim atas upaya yang dilakukan untuk dunia pendidikan di kaltim,” tegas Fuad.

Fraksi Gerindra berharap, masukan yang telah disampaikan menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur. Prioritas utama haruslah menempatkan keadilan dan akses yang setara sebagai fondasi untuk mencetak generasi yang berdaya saing, berkarakter, dan berakar kuat pada budaya lokal. Ini adalah investasi vital demi masa depan Kaltim yang lebih cerah dan inklusif.[] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah