Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyiapkan langkah besar dalam sektor pendidikan melalui program bertajuk “Gratispol”, yakni program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK sederajat. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawasi secara ketat jalannya program ini agar benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kegiatan reses yang dilaksanakan di daerah pemilihan Samarinda I pada Kamis (03/07/2025), Sapto menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Ia menekankan bahwa keberhasilan Gratispol tidak hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada pendampingan dan koordinasi lintas sektor.
“Kami akan kawal program Gratispol ini, karena banyak masyarakat di Kaltim yang pastinya membutuhkan pendidikan gratis hingga bantuan seragam sekolah gratis,” ujar Sapto kepada masyarakat dalam forum reses tersebut.
Program yang berada di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim ini dirancang untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) serta bantuan seragam secara cuma-cuma. Namun, Sapto menggarisbawahi bahwa realisasi Gratispol memerlukan sejumlah persiapan teknis dan administratif yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Saya sudah komunikasikan ini ke Disdikbud Kaltim, baik dari kepala dinasnya maupun kepala bidangnya. Dari daerah lain juga mempertanyakan soal program ini. Maka nanti akan saya bantu komunikasikan lagi,” tambahnya.
Sapto juga mencermati kemungkinan terjadinya perubahan dalam alokasi anggaran seiring dinamika kebijakan fiskal di tingkat provinsi. Meski demikian, ia yakin program ini bisa mulai dijalankan secara lebih luas pada tahun anggaran mendatang.
“Karena saya yakin yang dianggarkan pemerintah provinsi ini belum semuanya, karena pasti ada pergeseran anggaran. Insyaallah nanti di tahun 2026 bisa ter-cover masalah janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terkait program Gratispol ini,” jelasnya penuh optimisme.
Sementara itu, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, mengonfirmasi bahwa Gratispol dirancang secara bertahap. Menurutnya, implementasi secara menyeluruh belum dapat dilakukan pada tahap awal karena berbagai tantangan teknis dan kesiapan sumber daya.
“Gratispol ini merangkul Bosda dan seragam sekolah. Tapi tentu semua dilakukan bertahap karena tidak bisa memenuhi semua komponen dalam waktu singkat. Karena ini tahun pertama, kita juga harus mitigasi potensi yang mungkin terjadi di lapangan,” tutup Surasa.
Dengan dukungan pengawasan dari legislatif dan kesiapan teknis dari pemerintah daerah, program Gratispol diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
