DPRD Samarinda Evaluasi PAD dan Targetkan Lonjakan di 2026

SAMARINDA – Komitmen Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah kembali ditegaskan melalui pelaksanaan rapat kerja bersama sejumlah instansi teknis. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Samarinda pada Kamis (31/07/2025) tersebut menjadi ruang strategis dalam membahas evaluasi dan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan Kota Tepian.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menegaskan bahwa pembahasan yang digelar bukan sekadar melihat laporan capaian, melainkan mengukur seberapa jauh peningkatan PAD mampu menjawab tantangan fiskal daerah. “Jadi kita lebih ke melihat berapa proyeksi ataupun keberhasilan peningkatan PAD kita untuk kondisi sekarang,” ujar Rusdi.

Rapat tersebut juga membahas arah kebijakan keuangan untuk tahun 2026 mendatang, yang dipandang penting sebagai landasan dalam menyusun prioritas pembangunan secara berkelanjutan. “Jadi kita ingin tahu seberapa tinggi ya, seberapa jauh dan target di tahun 2026 ini,” lanjutnya.

Meskipun target keuangan masih menjadi fokus utama, Rusdi menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan PAD harus dibarengi dengan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan. Menurutnya, tren peningkatan PAD yang signifikan merupakan cerminan kerja kolektif yang patut dihargai. “Jadi kita tentunya pasti mengapresiasi karena mengalami banyak peningkatan,” ucap Rusdi.

Namun, ia juga menyoroti perlunya eksplorasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Komisi II DPRD Samarinda, kata Rusdi, berkomitmen mendorong potensi lokal agar dapat memberi kontribusi lebih besar terhadap PAD. “Dan kita juga pengen mendorong kira-kira apa saja yang punya potensi untuk lebih ditingkatkan,” katanya menambahkan.

Hadir dalam pertemuan itu tiga instansi kunci yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan fiskal daerah, yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPERINDA), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam merumuskan strategi keuangan daerah yang terintegrasi. “Hari ini kita mencoba berkoordinasi dengan BAPPERINDA, BAPENDA dan BPKAD,” jelas Rusdi.

Lebih lanjut, Rusdi mengungkapkan bahwa hasil rapat tersebut mengindikasikan peningkatan yang signifikan dalam target PAD pada tahun 2026. Dari data sementara, nilai PAD yang sebelumnya tercatat sekitar Rp900 miliar pada tahun 2025, diperkirakan akan naik menjadi lebih dari Rp1 triliun. “Semua Alhamdulillah baik, malah target tahun 2026 itu kan meningkat, kan, yang awalnya sekitar 900-an ini mungkin di tadi, kalau nggak salah, di angka 1 triliun lebihlah,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah