Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dorongan untuk meningkatkan anggaran perlindungan anak kembali mencuat dalam forum resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada Senin (21/07/2025), menyoroti minimnya alokasi dana yang diberikan untuk menunjang program perlindungan anak di daerah.
Menurutnya, dana sebesar Rp400 juta yang dikucurkan setiap tahun belum mencerminkan keseriusan dalam menangani berbagai persoalan terkait anak. Ia menyebut, program-program yang telah disusun oleh KPAD sejatinya cukup baik, namun tak akan berdampak luas jika tidak didukung pembiayaan yang memadai.
“Programnya bagus, tapi anggarannya kecil. Kalau kita ingin hasil yang maksimal, harus ada dukungan dana yang memadai,” tegas Andi Satya.
Lebih jauh, ia menilai upaya perlindungan anak bukan semata bergantung pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga perlu ditopang regulasi yang relevan. Ia menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak yang dianggap sudah tak sesuai dengan perkembangan zaman.
“Perda ini sudah lebih dari 10 tahun. Kita perlu evaluasi. Apakah masih relevan atau perlu diganti? Kalau memang perlu revisi atau bahkan perda baru, kita siap mendukung,” ujarnya.
Andi turut menyoroti peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kaltim yang menurutnya memerlukan respon hukum dan kebijakan yang lebih adaptif. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi disebutnya sebagai tantangan baru yang belum cukup terakomodasi dalam regulasi yang ada.
Dalam pandangannya, kolaborasi lintas sektor menjadi hal mutlak untuk mendorong kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif. Ia menegaskan bahwa keterlibatan semua pihak, termasuk lembaga pendidikan, dinas terkait, serta masyarakat sipil, penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang kuat. “Revisi Perda ini bisa jadi pintu masuk menuju kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada perlindungan anak secara nyata,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
