Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Proses pengawasan perizinan pemanfaatan lahan menjadi perhatian serius Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, melakukan inspeksi mendadak ke sebuah lahan garapan di kawasan Jalan Letjen Jenderal Suprapto pada Selasa (05/08/2025), menyusul temuan adanya ketidaksesuaian antara luas lahan yang tercantum dalam dokumen pengajuan izin dengan kondisi nyata di lapangan.
Deni menyampaikan bahwa dari informasi yang diperoleh, terdapat lahan seluas 4.000 meter persegi di lokasi tersebut, namun sejauh ini dokumen permohonan yang masuk hanya mengajukan izin untuk penggunaan seluas 2.000 meter persegi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai maksud dan tujuan sebenarnya dari pemanfaatan lahan itu.
“Mereka belum ada menerima itu pengajuan untuk yang kaitan yang mereka sampaikan ada 4.000 meter persegi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan mengenai peruntukan lahan tersebut. Bahkan saat pihaknya mencoba meminta penjelasan langsung kepada dinas terkait, tidak ada jawaban pasti yang dapat diberikan.
“Ini juga satu yang kita garis bawahi bahwa kita belum tahu peruntukannya untuk apa, dari tadi kami ingin memastikan, kami tanya ke dinas juga tidak bisa memastikan karena tidak ada,” jelasnya.
Ia menilai, dokumen yang diajukan masih terbatas pada pengisian izin umum melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa disertai rincian rencana penggunaan yang konkret. “Hanya sebatas OSS-nya saja, artinya izin umum saja tapi tidak ada kejelasan,” tambahnya.
Deni juga mengingatkan akan potensi penyimpangan jika tidak ada pengawasan ketat sejak awal. Ia mencontohkan kemungkinan pihak pemohon memanfaatkan izin awal untuk pembangunan berbeda dari yang telah diajukan. Menurutnya, celah seperti ini harus diantisipasi dengan pengawasan menyeluruh.
“Jangan sampai nanti yang kita maksud bahwa yang awalnya hanya mengajukan izin A, ternyata nanti izin C yang dibangun ini jangan sampai terjadi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kejelasan dan transparansi sejak proses perizinan menjadi hal krusial untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. “Jadi kita ingin bahwa harus pemanfaatan ini jelas artinya, dari awal bahwa pengajuan izinnya jelas,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya dokumen lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang harus dilengkapi sebelum memulai kegiatan pembangunan. “Kalau mereka ini membangun sesuatu, harus ada UKL-UPL-nya, ini yang harus mereka lengkapi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Deni kembali menegaskan bahwa DPRD akan tetap konsisten melakukan pengawasan terhadap proses perizinan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu yang berpotensi merugikan masyarakat maupun pemerintah.
“Jangan sampai dengan menggunakan yang cara-cara seperti tadi itu, artinya tidak sesuai pengajuannya itu nanti bisa merugikan kepada semua pihak, yang pasti itu,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
