DPMD Kukar Dorong 193 Desa Maksimalkan Dana Pembangunan Prioritas

KUTAI KARTANEGARA – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan desa dan memastikan pemanfaatan dana bantuan secara tepat sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bankeu Pemdes tahun anggaran 2023–2024, serta asistensi Bankeu tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada (16–17/07/20250, bertempat di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, sebagai pusat koordinasi dan asistensi teknis.

Kegiatan ini merupakan langkah proaktif DPMD Kukar dalam mendampingi 193 desa penerima dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dana sebesar Rp75 juta per desa telah dialokasikan untuk mendukung pembangunan prioritas seperti posyandu, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), penataan batas wilayah desa, dan kebutuhan strategis lainnya.

Selain tim DPMD Kukar, kegiatan ini turut melibatkan unsur kecamatan sebagai pembina desa, serta para perangkat desa dari seluruh wilayah Kukar. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menjadi salah satu narasumber utama yang memberikan penjelasan teknis dan arahan strategis kepada peserta.

Menurut Poino, meskipun seluruh desa telah dipastikan menerima alokasi dana, masih terdapat kendala dalam penyaluran akibat perbedaan penganggaran dan perencanaan. Beberapa desa belum menyusun Rencana Anggaran Biaya Desa (RABDes) sesuai petunjuk Gubernur, sehingga dana belum bisa dicairkan. “Kami ingin desa tidak lagi bingung soal penggunaannya. Monev ini adalah langkah meneguhkan kejelasan, agar dana Bankeu betul-betul jadi penggerak pembangunan,” tegasnya.

Secara kronologis, kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan dan pemaparan teknis dari DPMD Kukar, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen dan diskusi asistensi. Desa-desa yang belum menyusun RABDes diberikan ruang konsultasi langsung agar dapat segera menyusun dan mengajukan penyaluran dana. Tim DPMD juga memberikan simulasi perencanaan dan contoh penggunaan dana sesuai prioritas pembangunan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa dana bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. [] ADVERTORIAL

Redaksi03