Gratispol Pendidikan Bukan Semua Serba Gratis, Tegas DPRD Kaltim

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan tidak mungkin seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan sepenuhnya untuk membiayai program pendidikan gratis, meskipun program itu dikenal dengan sebutan gratispol pendidikan.

“Kami bisa memahami walaupun namanya gratispol tidak mungkin aspek pendidikan itu akan bertumpu pada APBD, karena amanat undang-undang semua harus terlibat dalam pembiayaan pendidikan,” ujar Darlis saat ditemui awak media di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (26/08/2025).

Darlis menjelaskan sejak awal pihaknya sudah menyadari program gratispol pendidikan tidak mungkin mengakomodasi semua kebutuhan biaya pendidikan secara penuh. Menurutnya, nama program tidak perlu diubah karena memang merupakan bagian dari janji politik Gubernur Kaltim, namun harus dipahami ada keterbatasan dalam realisasinya.

“Komisi IV dari awal menduga tidak akan mungkin itu gratispol dimaknai atau diterjemahkan dalam bentuk bahwa semua aspek dan item pembiayaan pendidikan itu ditanggung oleh APBD, jadi tanpa dirubah namanya itu pun juga sebetulnya kami sudah tahu,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menilai situasi politik menjelang pemilihan kepala daerah memang kerap membuat masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap janji kampanye, termasuk soal pendidikan gratis. Namun, kenyataannya tidak semua visi misi dapat langsung diwujudkan dalam bentuk kebijakan di lapangan.

“Namanya pada saat kampanye ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi kami bisa maklumin, karena itu belum diturunkan dalam bentuk kebijakan, begitu mendengar itu tema kampanye, maka asumsinya semua serba gratis,” ujar Darlis.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun kebijakan yang lebih realistis, misalnya dengan menerapkan pola subsidi silang. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa benar-benar menikmati pendidikan gratis, sementara bagi keluarga mampu tetap menanggung sebagian biaya sesuai kemampuan.

“Berharap adanya subsidi silang misalnya ada masyarakat yang memang tidak mampu yang mungkin ke depan itu layak kita pikirkan bagaimana menggeratiskan sepenuhnya biaya pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi bagi yang mampu tidak apa-apa ada beberapa yang ditanggung bagi keluarga yang mampu,” tutupnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah