DPMD Kukar Dorong Optimalisasi Dana Desa Lewat Rakor Strategis

KUTAI KARTANEGARA – Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kamis (31/07/2025) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi DPMD Kukar untuk menyampaikan arah kebijakan terbaru terkait pengelolaan BUMDes dan pemanfaatan dana desa. Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa, Poino, bersama Penggerak Swadaya Masyarakat, Hendra Madan, hadir sebagai perwakilan DPMD Kukar. Mereka berdialog langsung dengan perangkat desa, pengurus BUMDes, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain DPMD Kukar, rakor ini dihadiri oleh para kepala desa, pengurus BUMDes dari berbagai wilayah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pembangunan ekonomi desa. Poino tampil sebagai narasumber utama, menyampaikan strategi dan regulasi terbaru yang harus dipahami oleh pengelola BUMDes.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA hingga siang hari ini, berlangsung dengan suasana diskusi yang aktif dan konstruktif. Dipilihnya Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Loa Duri Ilir menjadi lokasi pelaksanaan rakor karena karena letaknya yang strategis dan representatif untuk menjangkau peserta dari Kecamatan Loa Janan dan sekitarnya.

 Rakor ini digelar sebagai respons terhadap kebijakan terbaru pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya alokasi minimal 20% dana desa untuk program ketahanan pangan, yang dapat disalurkan sebagai penyertaan modal ke BUMDes.

Dalam pemaparannya, Poino menegaskan bahwa BUMDes bukan sekadar entitas bisnis, melainkan instrumen strategis untuk membangun kemandirian desa. Ia menjelaskan bahwa dengan pengelolaan yang tepat dan pemahaman regulasi yang kuat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

“BUMDes diberi ruang untuk menjadi pelaksana kegiatan ketahanan pangan di desa, baik melalui pengelolaan pertanian lokal, pengolahan hasil tani, maupun distribusi bahan pangan,” ujar Poino dalam sesi diskusi.

Lebih lanjut, DPMD Kukar juga menyampaikan komitmennya untuk tetap melakukan pembinaan meski terdapat penyesuaian anggaran akibat Instruksi Presiden tentang penghematan belanja pemerintah. “Kita pilih lokasi-lokasi yang memang membutuhkan perhatian lebih, agar dampaknya terasa langsung oleh desa dan masyarakat,” tutup Poino. [] ADVERTORIAL

Redaksi03