Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Proyeksi pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim yang berlangsung di Gedung E, Lantai 1, DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (02/09/2025).
Dalam paparan yang disampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim diproyeksikan turun dari Rp10,04 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp9,74 triliun pada 2026. Penurunan juga terlihat dari transfer dana pusat. Jika pada 2025 angkanya mencapai Rp9,86 triliun, maka pada 2026 hanya diperkirakan sekitar Rp8,43 triliun. Penurunan terbesar dipengaruhi melemahnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung fiskal daerah.
Meski demikian, terdapat kabar positif dari pos lain-lain pendapatan yang sah. Pada 2025, pos tersebut tercatat sebesar Rp202,05 miliar, sementara pada 2026 diperkirakan meningkat signifikan menjadi Rp599,16 miliar. Lonjakan ini terutama ditopang oleh kenaikan bagi hasil dari sektor mineral dan batubara (minerba).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang hadir dalam rapat tersebut, mengaku khawatir dengan kondisi proyeksi pendapatan daerah. Ia menilai Pemprov Kaltim perlu segera menyiapkan strategi keuangan daerah yang tepat agar penurunan ini tidak berdampak besar terhadap pembangunan.
“Kami menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan memprioritaskan program-program pembangunan yang paling mendesak,” ujar Hasanuddin saat jeda rapat. Ia menambahkan, DPRD bersama Pemprov perlu menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi, khususnya terkait fluktuasi pendapatan dari sektor migas.
Selain itu, Hasanuddin menekankan pentingnya memperkuat hilirisasi industri di Kaltim. Menurutnya, sektor minerba memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut agar tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. “Dorongan hilirisasi harus diperkuat, baik pada industri turunan minerba maupun pemanfaatan potensi laut dan perairan. Dengan begitu, nilai tambah ekonomi bisa lebih besar dan lapangan kerja baru bisa tercipta,” jelasnya.
Raker Banggar DPRD Kaltim bersama TAPD ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan awal rancangan APBD 2026. Proyeksi pendapatan yang menurun disebut akan menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran, sekaligus memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan. DPRD Kaltim berjanji akan terus mengawal proses pembahasan anggaran agar kebijakan keuangan daerah tetap seimbang dan berpihak pada kepentingan masyarakat. [] ADVERTORIAL
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Rasidah
