Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (01/09/2025). Dalam aksi ini, mereka menyampaikan 11 poin tuntutan terkait kebijakan pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai sebagian besar tuntutan terkait kebijakan pusat. Antara lain, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset, penurunan tunjangan anggota DPR, dan desakan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
“Aspirasinya rata-rata kebijakan ada di pusat yang merupakan Program legislasi nasional itu menjadi kewenangan DPR RI, karena ini undang-undang dan kalau kami terkait Perda-Perda saja,” ujar Syarifatul kepada awak media saat ditemui di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (03/09/2025).
Syarifatul menambahkan, pihaknya akan mendorong Ketua DPRD Kaltim untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan membuat rekomendasi resmi terkait kebijakan yang menjadi kewenangan DPR RI di Jakarta. Selain itu, DPRD akan memperjuangkan kebutuhan guru yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kami perjuangkan dari tuntutan mahasiswa tentunya sesuai kewenangan lokal, yaitu terkait peningkatan kesejahteraan untuk guru yang berada di daerah 3T sepanjang guru itu adalah guru-guru dari guru SMA,” kata Syarifatul.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menekankan bahwa Gubernur Kaltim telah menjalankan program yang pro-masyarakat, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan perjalanan religi gratis sebagai bentuk kesejahteraan bagi warga.
“Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang Pro masyarakat pemerintah telah menggratiskan anak sekolah dan mengumrohkan marbot yang tidak mampu, tetapi sudah bertahun-tahun mengelola masjid,” ujarnya.
Syarifatul menegaskan, DPRD Kaltim akan melakukan pengawasan dan memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Kaltim dalam mengeluarkan kebijakan yang mampu mensejahterakan warga. Aspirasi masyarakat yang disuarakan akan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD.
“Kami pastikan program yang memang Pro masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi akses ekonomi itu pasti akan menjadi prioritas kami banggar DPRD untuk mendorong pemerintah dan tentu akan support,” tutup Syarifatul.
Dengan pendekatan ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah yang pro-rakyat berjalan sesuai tujuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
