Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyoroti ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025. Catatan tersebut disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, pada Rapat Paripurna ke-28 di Gedung DPRD Kaltim, Senin (04/08/2025).
Menurut Sabaruddin, aspirasi masyarakat yang dihimpun dari desa hingga perkotaan harus benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan nyata. “Semua aspirasi yang masuk kami rangkum sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pembangunan ke depan. Harapannya, persoalan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat bisa tertangani lebih baik,” ujarnya.
Laporan reses menyoroti persoalan pendidikan, terutama keterbatasan sarana SMA dan SMK. Banyak sekolah mengalami kerusakan ruang kelas, kekurangan ruang baru, hingga akses jalan yang sulit. Program sekolah gratis dari pemerintah provinsi juga dinilai belum merata karena sosialisasi yang kurang maksimal, terutama di wilayah terpencil.
Bidang kesehatan tak luput dari sorotan. Puskesmas di pedalaman masih menghadapi kekurangan tenaga medis dan fasilitas minim. Warga juga kesulitan menjangkau pusat layanan karena kondisi jalan yang buruk. “Kondisi ini harus segera diatasi agar masyarakat, terutama di pelosok, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” tegas Sabaruddin.
Di sektor pangan, Fraksi Gerindra mendorong pencetakan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi, serta dukungan pupuk dan alat pertanian. Petani dan nelayan berharap keberlangsungan usaha mereka tetap terjamin di tengah tekanan pembangunan besar. Sabaruddin mengingatkan, ketahanan pangan menyangkut kesejahteraan petani lokal, bukan sekadar ketersediaan bahan pokok.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, hingga pembinaan industri rumah tangga. “UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Dengan pembinaan yang tepat, mereka bisa semakin berdaya dan mendukung perekonomian daerah,” katanya.
Selain ekonomi dan layanan publik, masyarakat juga menitipkan aspirasi terkait sarana ibadah, pembinaan pengurus masjid, bahkan program umrah yang bisa disinergikan dengan beasiswa daerah. Menurut Fraksi Gerindra, pembangunan spiritual harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik.
Melalui catatan tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembangunan Kaltim tidak boleh hanya terfokus di Samarinda dan Balikpapan. Pemerataan pembangunan harus menjadi prinsip utama agar masyarakat pelosok juga merasakan manfaatnya. “Aspirasi yang kami bawa adalah amanat yang wajib diperjuangkan demi kesejahteraan bersama,” pungkas Sabaruddin. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
