Kekurangan Dokter di 3T, Sarkowi Usul Afirmasi untuk Putra Daerah

SAMARINDA – Persoalan kekurangan dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat, namun Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa akar masalah tidak semata-mata pada jumlah tenaga medis, melainkan sistem perekrutan yang masih terlalu birokratis di tingkat nasional.

Menurut Sarkowi, prosedur rekrutmen yang berlapis dan terpusat kerap menghambat daerah untuk bergerak cepat, padahal kebutuhan di lapangan begitu mendesak. “Persoalannya bukan semata-mata pada jumlah dokter yang tersedia, tetapi juga pada sistem perekrutan yang terlalu panjang dan kompleks,” katanya, Jumat (08/08/2025). “Ketika daerah membutuhkan tenaga medis segera, proses administratif justru menjadi kendala utama,” tegasnya.

Ia mencontohkan, mekanisme melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sering kali menyebabkan keterlambatan penempatan dokter. Kondisi ini sangat berisiko, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T), di mana akses layanan kesehatan sudah terbatas. Meski Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus bagi dokter di daerah 3T, hasilnya masih belum signifikan.

“Kondisi ini cukup memprihatinkan. Meski formasi dibuka secara khusus untuk wilayah tertentu, minat pendaftar tetap tidak meningkat,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar ini menekankan perlunya terobosan daerah. Salah satu usulannya adalah penerapan kebijakan afirmatif untuk lulusan kedokteran asal daerah 3T. “Anak-anak dari daerah 3T umumnya memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan kampung halamannya. Jika diberikan afirmasi dan didukung pelatihan serta pembinaan yang memadai, mereka cenderung lebih bertahan untuk mengabdi di sana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) agar berkontribusi dalam skema rekrutmen berbasis daerah. Menurutnya, dengan pola itu, kebutuhan tenaga medis Kaltim bisa dipenuhi lebih cepat tanpa harus menunggu terlalu lama keputusan pusat. Program bantuan pendidikan seperti Gratispol pun dinilai perlu diarahkan secara khusus untuk menyiapkan calon tenaga kesehatan yang siap ditempatkan di daerah terpencil.

Sarkowi menambahkan, persoalan ini tidak hanya bisa diselesaikan pemerintah. Dukungan keluarga, organisasi profesi, hingga perguruan tinggi dibutuhkan agar penyiapan dokter spesialis berjalan lebih cepat. “Apabila kita terus bergantung pada skema pusat yang birokratis, maka persoalan ini akan terus berlarut,” katanya. “Diperlukan terobosan dan inisiatif dari pemerintah daerah agar solusi bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.

DPRD Kaltim sendiri berkomitmen memperjuangkan kebijakan afirmatif serta alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Harapannya, tenaga medis tidak lagi terkonsentrasi di pusat kota, melainkan hadir merata hingga pelosok, sehingga layanan kesehatan bisa dirasakan setara oleh seluruh warga Kaltim. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah