DPRD Kaltim Buka Dialog, Mahasiswa Desak 11 Tuntutan Disepakati

SAMARINDA – Halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi pusat perhatian publik pada Senin, (01/09/2025), setelah ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berkumpul untuk menggelar aksi demonstrasi. Massa menuntut pemerintah segera merespons isu-isu nasional yang dinilai mendesak dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Sejak siang hari, para mahasiswa mulai memadati lokasi dengan membawa spanduk dan poster. Suasana aksi dipimpin sejumlah koordinator lapangan yang menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Teriakan yel-yel dan seruan kritis menggema, seiring pembacaan 11 tuntutan yang menurut mahasiswa sangat penting bagi kesejahteraan rakyat.

Dua hari setelah aksi berlangsung, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memberikan tanggapan resmi melalui konferensi pers di Ruang E DPRD Kaltim, Rabu, (03/09/2025). Ia menyampaikan bahwa DPRD telah membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa.

“Tadi ada sedikit dialog dengan koordinator lapangan di atas mobil komando. Mereka menyampaikan ada 11 tuntutan yang ingin dibacakan dan diterima oleh Ketua DPR. Prinsipnya, semua aspirasi pasti kami tampung, meskipun hampir semua kebijakan yang dituntut itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Karena itu, kami sampaikan bahwa hal tersebut akan dibicarakan bersama pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat,” ujar Hasanuddin.

Dalam dialog singkat tersebut, mahasiswa sempat mendesak agar tuntutan ditandatangani langsung oleh Ketua DPR, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena menyangkut prosedur keamanan.

“Teman-teman mahasiswa awalnya meminta agar tuntutan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPR, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda. Tentu hal itu tidak bisa dilaksanakan saat itu juga. Awalnya saya mengusulkan agar hanya perwakilan yang masuk ke dalam gedung, tapi mahasiswa menginginkan semua peserta aksi ikut. Karena tidak memungkinkan, akhirnya saya memberikan alternatif agar penandatanganan dilakukan di atas truk komando, supaya transparan dan bisa disaksikan semua massa aksi,” jelas Hasanuddin.

Meski alternatif telah ditawarkan, situasi perundingan berjalan alot. Hasanuddin menegaskan bahwa kehadiran seluruh pejabat sekaligus tetap tidak bisa diwujudkan. “Namun, tuntutan agar seluruh pejabat hadir sekaligus tetap tidak bisa dipenuhi. Prosedurnya harus sesuai dengan aturan keamanan, karena di dalam gedung sudah ada Kapolda, Pangdam, dan jajaran terkait. Akhirnya tidak ada kesepakatan soal siapa saja yang bisa masuk, dan rapat ditutup sekitar pukul enam sore,” tambahnya.

Walaupun tidak tercapai kesepakatan konkret, DPRD Kaltim menegaskan apresiasi terhadap semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Hasanuddin menekankan bahwa sebagian besar tuntutan berkaitan dengan isu nasional, sehingga pemerintah daerah hanya bisa menyalurkannya kepada pemerintah pusat.

“Intinya, kami tetap mengapresiasi aspirasi yang disampaikan. Sebelas tuntutan itu pada dasarnya merupakan isu nasional, bukan kewenangan daerah. Namun kami berkomitmen untuk ikut memperjuangkan bersama, termasuk terkait penolakan RKUHP yang juga menjadi perhatian kami,” pungkasnya.

Aksi mahasiswa tersebut akhirnya berakhir damai setelah perdebatan panjang mengenai teknis penyampaian aspirasi. Para peserta aksi menegaskan akan terus mengawal isu-isu yang mereka suarakan, sementara DPRD Kaltim berkomitmen menyalurkan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat sesuai prosedur yang berlaku. [] ADVERTORIAL

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah