Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti serius dugaan penggunaan air asin dalam proyek pembangunan jalan di wilayah perbatasan Bontang–Muara Badak. Persoalan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama kontraktor pelaksana, pihak pengawas, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (16/08/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat, khususnya dari Aliansi Peduli Masyarakat Marangkayu. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh diabaikan, mengingat kualitas infrastruktur jalan sangat menentukan keselamatan pengguna serta keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kita masih menunggu laporan progres dari Dinas PUPR, sebab pelaksana tentunya sangat berharap ada sinergi antara kontraktor, pengawas, dan Dinas PUPR,” ujar Reza seusai rapat.
Ia menambahkan, isu dugaan penggunaan air laut atau air asin dalam pengerjaan jalan menjadi perhatian utama. Pasalnya, jika benar digunakan, material tersebut bisa menurunkan kualitas dan daya tahan konstruksi jalan, bahkan berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur yang baru dibangun.
“Catatan penting kami hari ini adalah soal ketepatan waktu dan jaminan penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Sebenarnya RDP hari ini juga menindaklanjuti temuan dari Aliansi Peduli Masyarakat Marangkayu mengenai penggunaan air asin atau air laut,” jelas Reza.
Dalam forum tersebut, Komisi III DPRD Kaltim menekankan dua poin besar, yaitu kepatuhan terhadap spesifikasi teknis serta ketepatan waktu penyelesaian proyek. Reza menilai, pembangunan yang menggunakan dana publik harus benar-benar memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
“Hal ini menjadi catatan penting bagi kita semua agar mutu dan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi,” tegasnya.
Selain soal material, Reza juga menyoroti keterlambatan progres di lapangan. Proyek jalan Bontang–Muara Badak memiliki arti strategis karena menjadi jalur penghubung penting bagi masyarakat pesisir dan kawasan ekonomi di sekitarnya. Oleh sebab itu, keterlambatan pengerjaan berisiko menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.
Dalam RDP tersebut, DPRD meminta kontraktor pelaksana untuk lebih transparan dalam melaporkan perkembangan pekerjaan. Dinas PUPR juga didorong memperkuat fungsi pengawasan di lapangan agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai prosedur dan spesifikasi.
Komisi III menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan agar tidak ada lagi penyimpangan teknis maupun keterlambatan yang merugikan masyarakat. DPRD juga memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dari warga sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah.
RDP kali ini sekaligus menjadi ruang klarifikasi bagi kontraktor pelaksana. Pihak perusahaan diberi kesempatan menjelaskan langsung terkait isu yang beredar. Meski demikian, DPRD menegaskan akan terus memantau perkembangan hingga proyek benar-benar selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Reza menyampaikan, pembangunan jalan di perbatasan Bontang–Muara Badak tidak hanya sebatas proyek infrastruktur. Lebih dari itu, keberadaannya diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, mempermudah mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur.
“Pembangunan ini menggunakan uang rakyat, maka harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada kelalaian yang merugikan masyarakat luas,” tandas Reza.
Komisi III berkomitmen melakukan monitoring secara berkala serta evaluasi berkelanjutan terhadap semua kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur di Kaltim. Dengan langkah itu, DPRD berharap persoalan serupa tidak terulang pada proyek lain, sehingga anggaran daerah benar-benar memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Rasidah
