SAMARINDA – Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kota. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif agar hasil reses tidak hanya sebatas catatan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program nyata.
Dalam pernyataannya, Markaca menyebut masih banyak usulan dari masyarakat yang tertahan karena tidak masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kondisi ini menimbulkan kebingungan, sebab reses sejatinya merupakan instrumen resmi yang diatur undang-undang untuk menjembatani aspirasi warga.
“Ketika masyarakat memintanya berupa infrastruktur maka pokok pikiran kami juga harus infrastruktur, terutama walikota dapat memberi angin segar bahwa aspirasi masyarakat melalui reses dapat dikaper,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/09/2025).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menegaskan, reses yang dilakukan setiap empat bulan sekali bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk melihat langsung kondisi lapangan di daerah pemilihan (Dapil). Dari hasil itulah, DPRD menyusun laporan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kota agar dijadikan dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Terkendalanya ketika usulan itu tidak dimasukkan dalam SIPD akan menjadi masalah, jadi kami minta ketegasan dari Pemkot Samarinda dan OPD paling utama hasil reses,” tegas legislator dari Dapil Sambutan, Samarinda Ilir, dan Samarinda Kota tersebut.
Markaca juga mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya mengandalkan program yang disusun organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa mempertimbangkan hasil reses. Menurutnya, mengabaikan aspirasi masyarakat sama saja menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi DPRD.
“Jangan sampai nanti ada bahasa bahwa DPRD reses bohong saja, sementara reses merupakan perintah UU untuk menyerap aspirasi masyarakat berupa infrastruktur untuk pembangunan lingkungan dan kami menyanggupi, sementara ke OPD tidak dikaper,” tutupnya.
Dengan demikian, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan komitmen pemerintah kota agar reses benar-benar menjadi jembatan yang efektif dalam pembangunan Samarinda.[] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan