Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin serius dijalankan. Salah satu langkah nyata adalah pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar di Hotel Harris Samarinda, Selasa (30/09/2025). Forum ini dipandang sebagai momentum penting untuk menyatukan visi dan strategi dalam pengelolaan sumber daya air, yang menjadi kunci utama keberhasilan pertanian.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menghadirkan berbagai pihak. Hadir perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok tani, akademisi, serta sektor swasta. Semua unsur dilibatkan dengan tujuan agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada ranah kebijakan, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Wiyono menekankan bahwa keterlibatan petani sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan. Menurutnya, petani adalah pihak yang paling merasakan dampak dari persoalan distribusi air di sawah. “Petani yang merasakan langsung kesulitan air di sawah mereka. Karena itu masukan mereka sangat penting,” jelasnya.
Forum ini menyepakati pentingnya sistem distribusi air yang terukur. Artinya, tidak semua wilayah akan diperlakukan sama. Ada daerah yang perlu dikeringkan terlebih dahulu, ada yang dialiri lebih banyak air, dan ada pula yang debit airnya harus dikurangi agar tidak menimbulkan banjir. Pola ini disusun agar setiap tahap musim tanam bisa berjalan selaras dengan kondisi iklim dan geografis setempat.
Lebih lanjut, sidang juga menyoroti urgensi kerja sama lintas sektor. Wiyono mengingatkan, keberhasilan menjaga ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab Dinas PU. “Ketahanan pangan bukan hanya tugas PU, tapi tanggung jawab semua pihak. Sinergi inilah yang akan menentukan keberhasilan Kukar dalam menjaga produksi pangan,” tambahnya. Karena itu, forum turut melibatkan Dinas Pertanian, Bappeda, hingga mitra swasta yang memiliki kepentingan dalam pembangunan infrastruktur irigasi.
Selain strategi jangka pendek terkait distribusi air, forum juga membahas kebutuhan investasi jangka panjang. Pembangunan embung baru, perbaikan saluran sekunder, hingga rehabilitasi jaringan tersier dianggap sangat mendesak. Infrastruktur yang baik akan membantu petani terbebas dari persoalan klasik, yakni kekurangan air saat musim kemarau dan kelebihan air saat musim penghujan.
Menurut Wiyono, Pemkab Kukar berkomitmen mendukung kebutuhan anggaran agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem irigasi berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. “Kalau sistem irigasi baik, maka produktivitas meningkat, petani sejahtera, dan Kukar bisa mandiri pangan,” ucapnya.
Sidang Komisi Irigasi ini diharapkan tidak berhenti pada seremonial, melainkan menjadi forum kerja yang menghasilkan keputusan konkret. Keputusan yang lahir dari forum ini diharapkan langsung dirasakan manfaatnya oleh petani, terutama dalam menjamin ketersediaan air yang stabil dan berkesinambungan.
Dengan pengelolaan air yang tepat, sektor pertanian Kukar diproyeksikan semakin produktif. Pertanian tidak hanya menopang kebutuhan pangan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi penopang utama perekonomian daerah. Pemerintah menilai, dengan dukungan petani dan semua pihak terkait, kemandirian pangan di Kukar bukan sekadar slogan, melainkan target yang realistis untuk diwujudkan.
Ke depan, Sidang Komisi Irigasi akan terus menjadi wadah koordinasi lintas sektor. Forum ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dalam pengelolaan sumber daya air, menyatukan langkah kebijakan, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan kebutuhan petani. Dengan sinergi yang solid, Kukar optimistis menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus pilar utama ketahanan pangan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Rasidah
