Kutim Bicara Digitalisasi, Tapi Sinyal Masih Hilang-Timbul

SANGATTA – Di tengah gempuran era digital dan jargon “Kutai Timur Terkoneksi”, kenyataan di lapangan masih jauh dari kata ideal. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim) memang berupaya mengatasi persoalan jaringan internet di wilayah blank spot, tetapi dengan anggaran yang disebut “minimalis”, efektivitas upaya tersebut mulai dipertanyakan.

Dengan slogan “anggaran minimalis, hasil maksimal”, Diskominfo Staper Kutim menargetkan pemerataan akses internet untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Namun, di tengah luasnya wilayah dan tantangan geografis Kutim, pertanyaan muncul: apakah strategi hemat anggaran benar-benar bisa menjangkau pelosok tanpa mengorbankan kualitas layanan?

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan digital di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai “efisiensi” sering kali menjadi alasan klasik di balik lambatnya pemerataan akses internet, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Kondisi terbatasnya anggaran ini diakui sempat membuat beberapa program terhambat, namun Ronny menegaskan hal itu tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan masyarakat. “Makanya kita fokus dulu pada titik-titik prioritas, seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan UPT. Tujuannya agar layanan administrasi dan pelayanan publik tidak terganggu,” jelasnya, Minggu (05/10/2025).

Pendekatan yang disebut “realistis dan efisien” ini memang masuk akal secara administratif. Namun, di lapangan, realitasnya banyak desa masih bergantung pada sinyal lemah dan jaringan internet yang tak stabil. Sementara, penyedia layanan internet enggan masuk ke daerah terpencil karena biaya operasional tinggi dan minim insentif dari pemerintah.

Ronny juga mengakui bahwa pemerataan jaringan hingga 100 persen di seluruh Kutai Timur membutuhkan dana besar, bahkan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Karena itu, strategi efisiensi dan prioritas menjadi satu-satunya pilihan agar program tetap berjalan, meski artinya sebagian wilayah masih harus bersabar tanpa koneksi memadai.

Selain memperkuat jaringan di titik pelayanan publik, Diskominfo Staper Kutim juga memasang fasilitas internet gratis di beberapa lokasi umum. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru.
Menurut Ronny, kuota internet di fasilitas publik sering cepat habis karena digunakan warga untuk hiburan, seperti menonton YouTube di malam hari. “Akibatnya, koneksi menjadi lambat pada siang hari saat dibutuhkan untuk administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Masalah ini memperlihatkan lemahnya sistem kontrol dan pemanfaatan fasilitas publik berbasis teknologi. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses hiburan digital; di sisi lain, pemerintah belum mampu mengatur mekanisme penggunaan agar fasilitas itu benar-benar efektif untuk pelayanan publik.

Diskominfo kini tengah menata ulang sistem penggunaan agar lebih tepat sasaran. “Apakah akan berbasis kuota atau kecepatan, agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran untuk mendukung fungsi administrasi dan pelayanan publik,” terangnya.

Untuk memperluas jangkauan jaringan, Diskominfo Staper Kutim juga menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pihak swasta. Pemprov disebut akan fokus pada area publik, sedangkan Diskominfo memperkuat jaringan di sarana administrasi desa.
“Selain itu, kita juga membuka pintu kerja sama dengan pihak swasta, termasuk perusahaan dan provider, dibuka lebar untuk memperkuat jaringan di titik-titik strategis seperti pasar atau pusat keramaian,” kata Ronny.

Meski demikian, tanpa keberpihakan anggaran yang lebih kuat dari pemerintah daerah dan kebijakan digital yang berpihak pada masyarakat pelosok, kerja sama dan efisiensi saja tampaknya belum cukup untuk menutup kesenjangan digital yang kian lebar di Kutai Timur.

Kutipan visi besar “anggaran minimalis, hasil maksimal” pun bisa terdengar ironis, jika di ujung Kutai Timur masih ada warga yang harus memanjat pohon hanya untuk mendapatkan sinyal internet. []

Admin03