Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disbun Kukar) menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan sektor kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disbun Kukar, Muhammad Taufik, menegaskan bahwa penerapan prinsip ESG merupakan kunci untuk membangun sektor perkebunan yang tidak hanya produktif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.
“Prinsip ESG bukan pilihan, tapi keharusan. Di era pasar global yang menuntut transparansi dan keberlanjutan, sawit Kukar harus memenuhi standar itu jika ingin bertahan dan berkembang,” ucap Taufik dalam Forum Konsultasi Daerah (FKD) Kaltim 2025 yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (24/07/2025).
Ia menjelaskan bahwa ESG mencakup lebih dari sekadar sertifikasi, melainkan integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam praktik sehari-hari para petani, koperasi, hingga perusahaan perkebunan.
Sebagai tindak lanjut dari hasil FKD Kaltim, Disbun Kukar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penerapan prinsip ESG di lapangan. Beberapa inisiatif yang akan dijalankan antara lain pelatihan intensif budidaya berkelanjutan bagi petani sawit swadaya, guna menekan praktik yang berpotensi merusak lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas.
Langkah lainnya adalah pendampingan dalam memperoleh sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional serta permintaan pasar global. Selain itu, revitalisasi kelembagaan kelompok tani dan koperasi juga akan dilakukan agar tata kelola (governance) berjalan lebih kuat dan transparan.
Disbun Kukar juga mendorong pengembangan sistem digital untuk pemantauan produktivitas, jejak karbon, dan mitigasi kebakaran lahan, serta kolaborasi multipihak bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan akademisi dalam upaya konservasi lahan gambut serta pengembangan agroforestry berbasis sawit.
Taufik menyebut, FKD Kaltim 2025 menjadi titik awal harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Forum tersebut dinilai strategis untuk memastikan arah pembangunan sektor sawit tidak hanya berorientasi pada kuantitas produksi, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
“Disbun Kukar akan terus berada di garis depan. Kami ingin memastikan bahwa transformasi ekonomi hijau tidak berhenti di atas kertas, tapi menyentuh petani di lapangan,” tutur Taufik.
Melalui sinergi yang terbangun, sektor kelapa sawit Kukar diharapkan mampu menjawab tantangan zaman: menjadi lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip ESG kini bukan sekadar tren, melainkan arah masa depan industri perkebunan di Kutai Kartanegara dan Kaltim. [] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah
