13 Km Jalan Masih Butuh Intervensi, Wagub Minta Percepatan

KUTAI BARAT – Pembangunan jalan akses perbatasan Tering (Kutai Barat) – Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) menunjukkan kemajuan, namun laju pengerjaan dinilai masih lambat. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meninjau proyek hingga STA 41, Minggu (20/10/2025), didampingi Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Ardiani dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk.

“Dari 4 segmen, baru sekitar 40 persen terlaksana. Kita akan kejar segmen 2 dan 4 yang pergerakannya masih agak lambat,” ujar Wagub Seno Aji di STA 41.

Pengerjaan jalan dari STA 41 hingga STA 140 menjadi tanggung jawab APBN dengan nilai kontrak multiyears Rp459 miliar hingga 2027. Pekerjaan mencakup tiga paket, 11 jembatan, dan pengaspalan jalan. Sementara APBD Kaltim menangani pengerjaan rigid beton, termasuk pemangkasan tanjakan (cutfill) dengan volume besar.

Meski begitu, masih ada sekitar 13 km jalan yang memerlukan intervensi agar fungsional. Wagub meminta provinsi menyediakan pekerjaan sirtu agar jalur bisa dilewati dengan baik. Tahun 2026, Pemprov menyiapkan Rp165 miliar sebelum pemotongan DBH.

“Nanti kita akan lihat lagi berapa yang bisa kita manfaatkan. Kita harapkan 2027, semua jalan sepanjang 140 km dari Tering ke Ujoh Bilang bisa dilalui secara fungsional, termasuk dengan sepeda motor,” jelas Seno Aji.

Wakil Bupati Mahulu Suhuk menegaskan, jalur ini sudah bisa dilintasi angkutan penumpang, tetapi kapasitas truk masih terbatas maksimal tiga ton karena tanjakan yang tinggi. Kondisi ini menyoroti kebutuhan percepatan pengerjaan agar jalan dapat mendukung angkutan logistik secara optimal.

Peninjauan turut diikuti Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaltim R Hariadi Purwatmoko. Wagub Seno juga mencoba jalur ini menggunakan sepeda motor trail dan berbincang dengan tenaga kerja yang bekerja di lapangan.

Kritik muncul karena target fungsional 140 km hingga 2027 terkesan ambisius mengingat progres saat ini baru 40 persen. Tantangan geografis, pengerjaan cutfill, dan koordinasi antara APBD dan APBN menjadi sorotan, menuntut pengawasan ketat agar jalan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat Kubar dan Mahulu secara maksimal. []

Admin03