Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran tahun 2026 agar sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik, arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, serta program prioritas nasional. Penyesuaian ini dipaparkan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dalam kegiatan Pemaparan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10/2025).
Menurut Aulia, rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal daerah terkini, yang sudah disesuaikan berdasarkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Bupati menekankan pentingnya realisme dalam penyusunan anggaran, agar seluruh program dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan defisit.
“Asumsi penerimaan APBD Kukar tahun 2026 diperkirakan berkisar antara Rp6,5 hingga Rp7 triliun. Angka ini mengalami penyesuaian dari rencana awal RKPD sebesar Rp7,5 triliun,” jelas Aulia.
Dalam arah kebijakan anggaran 2026, Pemkab Kukar menitikberatkan pada tiga fokus utama. Pertama, memastikan standar pelayanan minimal di sektor publik terpenuhi secara memadai. Kedua, menjamin keterlaksanaan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita. Ketiga, mengimplementasikan program-program dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang menjadi fondasi pembangunan daerah.
Melalui 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aulia menegaskan, sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat yang harus terus diberdayakan melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Penyesuaian ini bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pembangunan daerah agar benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menambahkan bahwa RKPD sebelumnya belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD 2025–2030 yang hampir rampung. Harmonisasi antara rencana tahunan dan jangka menengah menjadi krusial agar visi Kukar Idaman Terbaik dapat terwujud secara berkesinambungan.
Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap anggaran 2026 tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Kutai Kartanegara. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
