Masdari Soroti Keterlambatan Pekerjaan Infrastruktur di Kutai Timur

KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Masdari Kidang, mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait lambatnya pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, keterlambatan ini menimbulkan kekecewaan di tengah warga, yang kemudian melampiaskan kritiknya kepada para wakil rakyat.

“Satu Kutai Timur, tidak senang dengan perbuatan pemerintah ini, umumnya kami dewan yang disalahkan,” ucap Masdari, Selasa (11/11/2025).

Ia tidak menutupi rasa malunya atas desakan masyarakat tersebut. Masdari bahkan mengaku enggan melaksanakan kegiatan reses karena merasa tidak memiliki hasil konkret untuk disampaikan. “Apa yang mau disampaikan? Bohong, janji aja terus. Kita seolah-olah dianggap enggak kerja, seolah-olah kita tidur. Apa enggak malu kita ini?” ujarnya.

Masdari menyebut, sejumlah program pembangunan seperti semenisasi dan perbaikan jalan sebenarnya telah diusulkan sejak lama. Namun hingga pertengahan November, proyek-proyek tersebut belum juga dijalankan. Padahal, berdasarkan informasi yang diterimanya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah diserahkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Informasinya OPD-nya yang tidak mau laksanakan. Jadi pekerjaan terhambat,” ungkapnya.

Politikus yang akrab disapa Kidang itu meminta pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD. “Biar kita tidak dihantam warga, perlu diketahui yang mendukung dewan, bupati itu masyarakat. Sementara masyarakat sangat terdampak ini,” tegasnya.

Ia memperingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memicu kemarahan masyarakat secara lebih luas. “Saya senang didemo kemarin itu, kalau bisa demo aja lagi kalau begini,” tandasnya.

Masdari berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti persoalan keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut, agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dapat kembali pulih.[]

Admin05