KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan bertajuk Evaluasi Desa Persiapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2025. Bertempat di Ruang Rapat DPMD Kukar, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada (06–07/11/2025) di Ruang Rapat DPMD Kukar dan dihadiri oleh para kepala desa persiapan serta perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari proses pemekaran wilayah desa yang sedang berlangsung di Kukar. Fokus utama evaluasi adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan penegasan batas wilayah secara geospasial, sebagai syarat menuju status desa definitif.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, memimpin langsung jalannya evaluasi. Hadir pula perwakilan dari BIG sebagai mitra teknis dalam penetapan batas wilayah, serta para kepala desa persiapan dari delapan wilayah yang sedang dalam proses pemekaran.
Menurut Arianto, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses pemekaran desa yang telah dirancang sebelumnya. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan menuju desa definitif berjalan sesuai regulasi, terutama dalam hal batas wilayah yang harus ditetapkan secara akurat dan sah,” ujarnya.
Hari pertama evaluasi diikuti oleh lima desa: Kelurahan Mangkurawang, Desa Kembang Janggut, Desa Sepatin, Desa Muara Badak Ulu, dan Desa Sungai Payang. Mereka difasilitasi oleh BIG dalam penyusunan dokumen batas wilayah sesuai kaidah geospasial. Hari kedua akan menyusul empat desa lainnya.
Arianto menjelaskan bahwa dokumen batas wilayah ini akan digabungkan dengan dokumen pendukung lainnya sebagai syarat pengusulan status desa definitif ke Gubernur Kalimantan Timur. “Kami menargetkan penyelesaian dokumen dalam tiga hari agar proses pengajuan bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Salah satu desa yang menjadi sorotan adalah Kelurahan Mangkurawang, yang akan diusulkan berubah status menjadi Desa Mangkurawang Darat. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat identitas wilayah.
Dengan tidak adanya kendala berarti, DPMD Kukar optimis proses ini akan rampung sesuai jadwal. Evaluasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun desa yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. [] ADVERTORIAL
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan