Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, memastikan kondisi fiskal daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 masih cukup kuat untuk membiayai program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni Program Gratispol Pendidikan. Meski terjadi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, ia menegaskan bahwa prioritas sektor pendidikan tetap aman.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin usai memimpin Rapat Paripurna Ke-43 Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (21/11/2025). Kepada awak media, ia menyampaikan optimisme bahwa kondisi fiskal Kaltim masih terkendali.
“Kesiapan fiskal kita cukup, meskipun ada pemangkasan dana Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.
Hasanuddin menjelaskan bahwa Program Gratispol dipastikan tetap berjalan, meski kebutuhan anggarannya mengalami peningkatan signifikan. Kebutuhan pembiayaan program pendidikan itu melonjak dari sekitar Rp200 miliar menjadi kurang lebih Rp1,4 triliun dalam struktur APBD 2026. Namun, lonjakan tersebut menurutnya telah dipetakan sejak awal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan prioritas.
“Program pemerintah tetap optimis. Gratispol itu prioritas dan tentu akan kami dukung,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Ia menegaskan, meskipun pemerintah pusat memangkas TKD sehingga memengaruhi postur pendapatan daerah, program prioritas tetap tidak terganggu. Pendidikan, kesehatan, dan sejumlah program strategis lainnya telah masuk dalam skema belanja wajib dan menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Program prioritas tetap aman. Kebutuhannya sudah dipetakan sejak awal,” tutur Hasanuddin.
Pada tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS), pemprov sempat mencatat perkiraan APBD mencapai Rp21,3 triliun. Namun, proyeksi terbaru menunjukkan pendapatan daerah tahun 2026 justru berada pada angka sekitar Rp15 triliun akibat penurunan TKD. Meskipun terjadi koreksi signifikan, Hasanuddin memastikan bahwa nilai tersebut masih cukup memadai untuk menopang sejumlah agenda besar Pemprov Kaltim.
“APBD Kaltim itu sekitar Rp15 triliun sekian. DPRD menargetkan rapat paripurna penetapan anggaran dilakukan pada akhir November 2025 agar pemerintah dapat memulai pelaksanaan program lebih awal dan tidak menunda proses administrasi belanja daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan penetapan APBD menjadi langkah penting agar pemerintah tidak kehilangan waktu dalam menjalankan program strategis yang langsung menyentuh masyarakat. Selain itu, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu faktor penentu efektivitas realisasi anggaran.
Hasanuddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penataan ulang belanja secara lebih terukur. Efisiensi akan dilakukan pada sektor-sektor nonprioritas, terutama kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik. Ia memastikan bahwa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Gratispol, tetap menjadi prioritas utama.
Menutup penjelasannya, Hasanuddin menekankan bahwa DPRD Kaltim tetap konsisten mendukung kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
“Program Gratispol ini akan terus kami kawal agar benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim dan tidak sekadar menjadi program rutin tahunan,” ujarnya.
Dengan kondisi fiskal yang dianggap masih aman serta komitmen pemerintah dan DPRD yang sejalan, Program Gratispol dipastikan menjadi salah satu pilar utama dalam APBD 2026. Harapannya, masyarakat mendapatkan akses pendidikan lebih merata dan kualitas pelayanan pendidikan di Kaltim terus meningkat. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
