Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti efektivitas perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi setelah menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim di Balikpapan, Selasa (18/11/2025). Pertemuan tersebut membahas program prioritas Dishub untuk tahun anggaran 2025, khususnya terkait peningkatan fasilitas transportasi darat dan laut di wilayah provinsi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Ahmed Reza Fahlevi, menegaskan bahwa kejelasan data serta perencanaan yang akurat merupakan kunci utama agar pembangunan berjalan optimal. Menurutnya, Dishub harus mampu menyajikan data komprehensif, terutama terkait Penerangan Jalan Umum (PJU), guna memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
“Yang disampaikan dalam paparan kepada Komisi III hanya terkait pembangunan atau rehab terminal dan pelabuhan. Itu saja yang dilaporkan,” ujar Reza kepada awak media di Samarinda, Minggu (23/11/2025). Ia menilai paparan tersebut masih belum menyentuh poin-poin krusial lain, terutama kebutuhan PJU yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Reza, hingga akhir 2025 masih banyak ruas jalan provinsi yang berada dalam kondisi minim penerangan. Situasi itu dikhawatirkan meningkatkan potensi kecelakaan, terutama di jalur-jalur yang kerap dilalui kendaraan logistik dan angkutan berat. Karena itu, Komisi III meminta Dishub melengkapi data jumlah PJU yang sudah terpasang, kondisi lampu yang tidak berfungsi, serta kebutuhan tambahan pada tahun anggaran berikutnya.
“Untuk PJU masih berproses. Kita menunggu data berapa jumlah PJU yang terpasang di ruas provinsi pada 2025, lalu berapa yang akan dipasang tahun depan. Saat ini, banyak ruas jalan provinsi yang kekurangan PJU. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita semua,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa ketepatan data akan menentukan efektivitas perencanaan anggaran. Ia menilai tidak sedikit program penerangan jalan di masa lalu yang tidak memberikan dampak maksimal karena perhitungan kebutuhan tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Jangan sampai anggaran ini mubazir. Kita harus memastikan kualitas dan kuantitas PJU sesuai kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Reza mendorong agar Dishub meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak terkait lain untuk menghindari tumpang-tindih perencanaan. Menurutnya, selama ini perbedaan data antara provinsi dan kabupaten/kota kerap mengakibatkan kendala dalam penyusunan program.
Komisi III DPRD Kaltim juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan, terutama pada program yang menyangkut keselamatan publik. Reza menilai penerangan jalan yang memadai merupakan hak masyarakat sebagai pengguna jalan, dan pemerintah harus memastikan pemenuhannya.
“Ini harus benar-benar diperhatikan. Jalan provinsi masih banyak yang gelap, dan kita ingin pembangunan PJU benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutup Reza yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dengan dorongan tersebut, DPRD berharap Dishub Kaltim dapat lebih cepat menuntaskan pendataan serta menyusun perencanaan yang solid agar pembangunan tahun 2025 berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi keselamatan pengguna jalan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
