Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas penganggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Serbaguna Kementerian Koordinator, Rabu (19/11/2025) lalu, dan menjadi salah satu agenda strategis untuk memastikan keberlanjutan pendanaan megaproyek yang kini berada di jantung wilayah Kaltim tersebut.
Rapat koordinasi ini digelar untuk meninjau progres pembangunan IKN dan menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melanjutkan proyek yang telah ditetapkan sebagai program strategis nasional. Di tengah dinamika pembangunan yang berjalan secara bertahap, pemerintah pusat kembali menegaskan bahwa proyek IKN tetap berada pada jalur yang sesuai dengan rencana kerja jangka panjang, termasuk target penyelesaian yang telah ditetapkan hingga 2028.
Ekti Imanuel hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim untuk mengikuti agenda Banggar DPR RI yang berfokus pada konsistensi pembangunan serta keberlanjutan pendanaan IKN. Ia menyampaikan bahwa kehadiran DPRD Kaltim merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan ibu kota negara yang baru, sekaligus memastikan bahwa kepentingan daerah tetap diperhatikan dalam setiap pembahasan anggaran.
“Hari itu kita mewakili Ketua DPRD, mengikuti kunjungan Badan Anggaran yang membahas keberlanjutan pembangunan IKN. Dari paparan pemerintah pusat, terlihat komitmen bahwa pembangunan tetap berjalan sampai 2028,” ujar Ekti kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Minggu (23/11/2025).
Dalam penyampaian pemerintah pusat, ditegaskan bahwa pembangunan IKN masih menjadi prioritas nasional. Tahapan pembangunan yang sedang berlangsung mencakup penyelesaian infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan inti, jaringan jalan utama, sistem penyediaan air bersih, hingga pengembangan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di IKN pada periode awal pemindahan.
Menurut Ekti, Presiden telah menetapkan bahwa pada 2028, IKN harus berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia. Hal ini berarti bahwa seluruh sistem pemerintahan, kelembagaan pusat, serta fasilitas dasar yang menopang aktivitas pemerintahan harus selesai tepat waktu.
“Pemerintah pusat tetap serius menyelesaikan pembangunan hingga 2028. Presiden sudah menetapkan tahun itu sebagai target IKN resmi menjadi ibu kota politik Republik Indonesia,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
Lebih lanjut, Ekti berharap seluruh rencana yang telah disusun tidak menemui hambatan, terutama yang berkaitan dengan pendanaan multiyears. Ia menilai, kelancaran proyek IKN akan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim, mulai dari peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, hingga percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di daerah sekitar.
“Harapannya, pada 2028 seluruh sistem pemerintahan ibu kota sudah berjalan. Kami melihat pembangunan di kawasan IKN masih terus berlangsung dan akan terus didorong hingga target dapat terealisasi,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini.
Banggar DPR RI dalam rapat tersebut juga memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran multiyears guna memastikan tidak ada hambatan yang dapat mengganggu pembangunan fasilitas pemerintahan, sistem energi, aksesibilitas jalan, jaringan air bersih, serta kesiapan hunian ASN. Dengan konsistensi pendanaan, keberlanjutan pembangunan IKN diharapkan dapat tercapai secara optimal sesuai roadmap yang telah ditetapkan pemerintah pusat. []ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
