Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Upaya memperkuat pendidikan demokrasi di tingkat lokal kembali digencarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil”. Kegiatan ini berlangsung di Yens Delight Coffee, Pastry and Resto lantai 2, Jalan Ir. Juanda Nomor 6, Samarinda, pada Rabu (26/11/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, turut hadir sekaligus menyosialisasikan penguatan demokrasi tersebut. Ia menghadirkan dua narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi, yakni Fatimah Wati dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim serta Mufid.
Agenda PDD kali ini berfokus pada pendalaman peran masyarakat sipil dalam praktik demokrasi daerah, terutama terkait hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peserta yang didominasi oleh mahasiswa serta kelompok pemuda mendapatkan pemaparan mengenai pentingnya partisipasi publik sebagai elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Dalam sambutannya, Sapto menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak dapat hanya ditopang oleh lembaga pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai rendahnya literasi politik dan minimnya kesadaran warga mengenai hak dan kewajiban dapat menghambat kualitas demokrasi. Karena itu, forum seperti PDD diharapkan menjadi ruang belajar sekaligus refleksi agar masyarakat semakin kritis dan terlibat dalam kemajuan daerah.
“Tugas memelihara demokrasi bukan hanya dilakukan oleh DPRD, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, selain melakukan kewajiban, maka masyarakat akan mendapatkan haknya seperti pendidikan, pekerjaan dan perlindungan hukum,” ujar Sapto.
Ia juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa yang dianggap memiliki peran strategis dalam perubahan sosial dan politik. Menurutnya, semangat dan kontribusi berkelanjutan diperlukan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.
“Mahasiswa jangan lelah berikhtiar atau menjalankan kewajibannya, karena tanpa usaha kesuksesan atau hak tidak dapat diraih,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.
Melalui pelaksanaan PDD, DPRD Kaltim berharap generasi muda semakin memahami posisinya sebagai bagian dari pilar demokrasi. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan daerah, baik melalui kegiatan sosial, kajian publik, maupun advokasi kebijakan yang konstruktif.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan pemuda, demokrasi di Kaltim diharapkan dapat berkembang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
