Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KETAPANG – Nasib 47 desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang hingga kini belum teraliri listrik, mendapat sorotan serius. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, secara terbuka meminta pemerintah pusat dan pihak terkait untuk segera mempercepat pembangunan jaringan listrik desa.
Permintaan itu disampaikan Alex melalui video yang viral di berbagai media sosial, di mana ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap desa-desa yang belum menikmati akses listrik.
“Harapan kita bisa PT PLN, Kementerian BUMN, dan ESDM dapat memberikan intervensi kebijakan agar daerah-daerah kita di Ketapang bisa diprioritaskan. Karena ada 47 desa belum teraliri listrik oleh negara,” ujar Alex, Kamis (27/11/2025).
Alex menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan membangun jaringan listrik secara mandiri. Berdasarkan pembahasan dengan stakeholder di tingkat kabupaten maupun provinsi, ditetapkan sasaran agar seluruh desa di Ketapang menikmati listrik dalam empat tahun ke depan.
“Kami memohon dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan jaringan listrik desa agar target elektrifikasi 100 persen pada tahun 2029 dapat tercapai,” tambah Alex.
Desa-desa yang belum berlistrik tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau, Singkup, Jelai Hulu, Manis Mata, dan Kendawangan. Beberapa desa sudah masuk program Listrik Desa (Lisdes) 2025, tetapi sebagian masih benar-benar belum memiliki akses listrik.
Manager PLN UP3 Ketapang, Ibrani, menegaskan bahwa pembangunan jaringan listrik desa berada di bawah tanggung jawab PLN UP2K Khatulistiwa di Kubu Raya, dengan pendanaan dari pemerintah pusat. PLN UP3 Ketapang berperan menjembatani komunikasi antara pemda dan PLN UP2K.
“Untuk informasi detail mengenai jadwal pembangunan dan progres jaringan listrik desa berada di PLN UP2K Khatulistiwa. PLN UP3 Ketapang siap menjembatani dan memfasilitasi komunikasi apabila diperlukan,” jelas Ibrani. []
Admin03
