Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Timur), Seno Aji, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan program gratispol untuk pendidikan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan dan penyaluran dukungan pendidikan dapat lebih tepat sasaran.
Harapan tersebut disampaikan Seno saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), yang digelar di Auditorium 22 Dzulhijjah, Jalan H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda, pada Jumat (28/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Seno menyoroti masih adanya mahasiswa penerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari provinsi yang tetap menghadapi kesulitan biaya hidup selama menjalani studi.
“Kami berdiskusi dengan Pemkab dan Pemkot, untuk mahasiswa yang dari Kubar misalnya, mahasiswa mendapatkan bantuan gratis UKT dari provinsi. Tapi mereka masih ada yang mengeluh karena kekurangan, mungkin mereka benar-benar kekurangan dari segi pembiayaan tempat tinggal misalnya, jadi disanalah peran Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Seno, kepada awak media.
Seno menjelaskan bahwa Pemkab dan Pemkot memiliki potensi dukungan tambahan yang dapat dioptimalkan untuk menopang kebutuhan mahasiswa. Ia mencontohkan beberapa pemerintah daerah yang bahkan menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswa asal daerahnya yang tengah menempuh pendidikan di Samarinda.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa sektor swasta juga memiliki peran melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). “CSR itu bisa dikelola pemerintah kabupaten untuk memberi insentif bagi mahasiswa asal daerah, misalnya untuk membantu biaya kos atau makan,” tutur pria kelahiran Semarang tahun 1971 ini.
Pada kesempatan yang sama, Seno mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk membiayai UKT mahasiswa selama delapan semester, terhitung mulai semester pertama hingga semester kedelapan.
“Kalau hambatan, pasti ada. Namun khusus untuk program gratispol biaya pendidikan gratis, kami pastikan tetap berjalan pada 2026. Anggarannya sudah kami siapkan,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim ini.
Ia berharap harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem bantuan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga setiap mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikannya tanpa terbebani masalah pembiayaan.
Dengan kolaborasi tersebut, Pemprov Kaltim optimistis bahwa program bantuan pendidikan gratis dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
