Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI BARAT – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) turun tangan mengasistensi penanganan kasus narkoba di Polres Kutai Barat, Kalimantan Timur, menyusul penangkapan enam terduga pengedar narkoba oleh personel Kodim 0912/Kutai Barat pada Kamis, 20 November 2025.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim, Komisaris Besar Yuliyanto, menegaskan bahwa asistensi tim Mabes Polri difokuskan pada prosedur penyerahan dari TNI ke Polres, memastikan semua langkah sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku. “Yang dicek adalah apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan itu taat asas, sesuai ketentuan, dan mengikuti SOP yang berlaku,” ujar Yuliyanto, Jumat (28/11/2025).
Proses asistensi melibatkan Bareskrim Polri, Biro Pengawasan Penyidikan, dan Inspektorat Pengawasan Umum, dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang menjadi ujung tombak.
Belakangan, viral video memperlihatkan anggota TNI walk-out dari forum koordinasi dengan Polres Kutai Barat. Menurut Yuliyanto, Polres memang tidak dilibatkan dalam proses penggerebekan dan baru menangani kasus setelah enam terduga pengedar diserahkan ke kepolisian. Penyebab walk-out anggota TNI belum bisa dipastikan, meski keterangan sudah dikumpulkan.
Terkait penyitaan barang bukti, Yuliyanto menekankan bahwa upaya paksa berada di bawah kewenangan penyidik, dan tindakan tersebut harus sesuai mekanisme peradilan sipil.
Hasil tes urine menunjukkan keenam terduga pengedar positif menggunakan narkoba. Mereka kini menjalani assessment oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk menentukan apakah dapat direhabilitasi.
Kolonel Inf Donny Pramono, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menegaskan, “Setiap proses lanjutan sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum yang berwenang.” TNI hanya membantu penggerebekan, tanpa maksud terselubung atau kepentingan lain selain menjaga keamanan masyarakat.
Kasus ini menyorot koordinasi TNI-Polri dalam penegakan hukum narkoba, sekaligus menunjukkan pentingnya prosedur dan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik. []
Admin03
