Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membuka peluang untuk memperluas program bantuan seragam gratis bagi pelajar pada tahun mendatang. Program yang selama ini diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar tersebut berpotensi diperluas ke sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa penyediaan seragam gratis merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Namun, perluasan sasaran program harus diselaraskan dengan kemampuan anggaran serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Kemenag.
Menurutnya, peluang untuk menambah sasaran program tetap terbuka, tetapi keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada kondisi fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita akan lihat kewenangan kita dulu, apalagi dengan anggaran yang sangat terbatas seperti ini. Kita lihat prioritas yang bisa kita anggarkan dulu,” ucapnya di Tenggarong, Jumat malam (28/11/2025).
Saat ini, program seragam gratis masih diprioritaskan untuk SD dan SMP yang berada dalam lingkup kewenangan daerah. Program tersebut telah berjalan beberapa tahun terakhir dan dinilai memberikan dampak positif bagi keluarga, terutama dalam meringankan biaya pendidikan.
Terkait kemungkinan perluasan program ke MI dan MTs, Sunggono menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian mendalam, termasuk pemetaan kebutuhan, estimasi anggaran, serta skema kolaborasi yang memungkinkan tanpa melampaui batas kewenangan.
“Intinya karena anggaran terbatas, kita akan membiayai dulu yang menjadi kewenangan daerah. Untuk yang di bawah Kemenag, tentu perlu pembahasan lebih lanjut,” tutur Sunggono.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat terkait dukungan pendidikan. Setiap kebijakan, menurutnya, harus dirumuskan secara terukur agar manfaatnya maksimal tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Pemkab Kukar juga memastikan tetap membuka ruang komunikasi dengan Kemenag untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi dalam memberikan dukungan kepada pelajar di Kukar.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan pendidikan,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah
