Bupati dan DPRD PPU Sepakati APBD 2026 Zero Deficit

PENAJAM PASER UTARA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran serta Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2026, Minggu (30/11/2025).

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD PPU, Raup Muin, dan dihadiri Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah PPU Tohar, kepala SKPD, camat, lurah, serta perwakilan desa di seluruh wilayah PPU.

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menyampaikan apresiasi atas kerja bersama yang telah dilakukan DPRD dan Pemerintah Daerah, terutama Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menegaskan bahwa penetapan APBD sebelum batas waktu satu bulan sebelum akhir tahun anggaran menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“APBD 2026 memiliki posisi penting dan strategis sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen RKPD Tahun 2026,” ujarnya.

Bupati menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD telah menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, disertai catatan serta rekomendasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Struktur APBD 2026 meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.484.687.649.294. Rinciannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp210.910.457.716, pendapatan transfer Rp1.250.169.733.600, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp23.607.457.978.

Dari sisi belanja, total Belanja Daerah tercatat Rp1.470.905.020.903, terdiri atas Belanja Operasi Rp1.197.753.751.386, Belanja Modal Rp126.205.612.287, Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000, serta Belanja Transfer Rp141.945.657.230.

Pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp13.782.628.391, dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah sama dan penerimaan pembiayaan nihil. “Selisih defisit sebesar Rp13.782.628.391 ditutup melalui pembiayaan netto sehingga APBD 2026 ditetapkan dengan kondisi zero deficit,” jelasnya.

Bupati juga menyoroti adanya penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025. Penyesuaian ini berdampak langsung terhadap struktur APBD, sehingga sejumlah komponen anggaran perlu diselaraskan dengan kebijakan pusat.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih cermat dan mempercepat realisasi program agar manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun. “APBD ini harus berdampak nyata bagi masyarakat. Infrastruktur dasar, layanan publik, dan program strategis harus segera berjalan,” tegasnya.

Salah satu perhatian utama adalah percepatan pembangunan dan perbaikan jalan daerah. Bupati mengakui bahwa tanggung jawab pemeliharaan jalan mencapai lebih dari 1.200 kilometer, sementara daya dukung APBD masih terbatas. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi harus ditingkatkan.

Di akhir sambutannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga efektivitas pemerintahan. “Kolaborasi ini harus terus dijaga agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD PPU Raup Muin menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah pada 2026 menghadapi tantangan berat akibat penurunan signifikan dana transfer pusat. Ia menyebut PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki ketergantungan besar terhadap transfer tersebut.

“Pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, termasuk kebijakan penyesuaian pembayaran pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

DPRD meminta agar penyesuaian anggaran tetap fokus pada sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program penguatan ekonomi lokal, terutama di tengah percepatan pembangunan IKN. []

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah