Pemkab Kukar Siap Realisasikan SPBN untuk Nelayan Anggana

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memastikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Anggana kini memasuki tahap akhir proses perizinan. Pembangunan fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha nelayan di wilayah tersebut.

Kepala DKP Kukar, Muslik, menegaskan bahwa kehadiran SPBN Anggana merupakan jawaban atas kebutuhan dasar nelayan terhadap akses bahan bakar yang legal, terjangkau, dan mudah dijangkau. Selama ini, para nelayan harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan BBM atau membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi, yang pada akhirnya turut memengaruhi efisiensi operasional dan pendapatan harian mereka.

“Perizinan SPBN Anggana saat ini sudah berada pada tahap akhir. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan,” ucap Muslik di Tenggarong, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan bahwa DKP Kukar berkomitmen memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi sehingga SPBN dapat berfungsi optimal sejak hari pertama beroperasi. Menurutnya, pembangunan SPBN Anggana merupakan bagian dari Program Dedikasi Misi 2 Kukar Idaman Terbaik, yakni misi yang berfokus pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan pelaku sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Muslik menjelaskan bahwa keberadaan SPBN Anggana akan menjadi instrumen vital bagi aktivitas melaut masyarakat. Dengan akses BBM yang lebih dekat, beban biaya operasional dapat ditekan sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas nelayan.

“Kalau BBM tersedia dekat dan harganya sesuai ketentuan, jelas biaya melaut akan menurun. Ini memberikan ruang bagi nelayan untuk meningkatkan frekuensi melaut serta pendapatan mereka,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa DKP Kukar berhati-hati dalam memastikan pembangunan SPBN berjalan sesuai standar. Pengalaman terhadap fasilitas yang belum tuntas atau belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya menjadi pembelajaran penting untuk menghindari persoalan serupa.

“Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar siap digunakan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.

Muslik juga menyoroti bahwa manfaat SPBN tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh ekosistem usaha perikanan secara lebih luas. Aktivasi SPBN diharapkan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi pendukung, seperti distribusi, pemasaran hasil perikanan, hingga UMKM pengolahan hasil laut.

Dengan proses perizinan yang hampir tuntas, DKP Kukar optimistis SPBN Anggana dapat segera direalisasikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap produktivitas sektor perikanan di wilayah tersebut.

“Ini langkah yang mungkin terlihat kecil, tetapi sangat berarti bagi nelayan Anggana. Pemerintah daerah terus berupaya agar kebutuhan dasar pelaku sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik,” tutup Muslik. [] ADVERTORIAL

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah