Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan sepanjang tahun 2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif sama di berbagai daerah pemilihan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yenni kepada awak media saat usai memimpin Rapat Paripurna Ke-48 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (01/12/2025).
“Setahun tiga kali kami melaksanakan masa sidang untuk reses, sebenarnya usulan masyarakat kurang lebih semua, jadi rata-rata sama saja,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) ini.
Yenni menjelaskan, titik perhatian masyarakat masih terfokus pada instruktur atau tenaga pendukung kegiatan masyarakat, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Usulan seputar infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalanan, jembatan, rata-rata itu memang isinya dan hampir semua fraksi kurang lebih sama,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia menegaskan, hasil reses tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan tahun berikutnya. Tiga sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena dinilai mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
“Intinya kesehatan untuk masyarakat, pendidikan, infrastruktur, jalan, jembatan, dan bagaimana targetnya ekonomi meningkat,” kata perempuan berhijab ini.
Menanggapi perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Yenni menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak berpengaruh langsung pada tugas DPRD. Namun, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan publik.
“Kalau untuk TKD sendiri tidak berpengaruh ke DPRD, yang berdampaknya itu sebenarnya ke masyarakat,” tegas Yenni.
Dia menambahkan, berkurangnya anggaran pembangunan hingga hampir Rp6 triliun jelas memberikan tekanan besar terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dari hasil TKD yang berkurang hampir 6 triliun itu pasti berpengaruh dampaknya,” tutur Yenni.
Meski fiskal daerah mengalami penurunan, Yenni tetap optimistis bahwa pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan mampu merumuskan strategi terbaik untuk meminimalkan dampaknya. Ia percaya pemerintahan yang baru dapat menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Saya yakin dengan kebijakan-kebijakan ini akan ada solusi yang baik untuk masyarakat,” tutup Yenni. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyuntin: Nursiah
