Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses masa sidang III tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-48 yang digelar di ruang rapat utama kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (01/12/2025).
Dalam penyampaiannya, anggota Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin, menekankan bahwa reses merupakan bagian krusial dalam siklus legislasi. Menurutnya, reses bukan hanya agenda rutin, melainkan wadah penting untuk menampung kritik, keluhan, dan masukan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Reses adalah instrumen vital untuk menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban anggota dewan sebagai wakil rakyat,” ujar Fuad, sapaan akrabnya.
Fuad menyoroti sejumlah persoalan yang banyak muncul dari masyarakat, yakni banjir dan air bersih, terutama di kawasan perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong. Pertumbuhan penduduk akibat perpindahan dan pengaruh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban pelayanan publik.
“Masalah seperti kemacetan, penumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan air bersih, banjir, serta meningkatnya kebutuhan menara BTS dan jaringan telekomunikasi muncul hampir di semua wilayah,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini.
Selain itu, keluhan mengenai infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum juga mendominasi aspirasi masyarakat. Di bidang pendidikan, warga meminta pemerataan fasilitas belajar serta peningkatan ruang kelas. Sementara di sektor kesehatan, kebutuhan akan layanan Puskesmas, ketersediaan obat-obatan, dan fasilitas kesehatan memadai turut menjadi fokus.
Aspirasi dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan juga banyak diterima, termasuk permintaan program pemberdayaan ekonomi lokal. Tak kalah penting, masyarakat juga menyampaikan usulan pembangunan dan renovasi rumah ibadah serta bantuan sosial kemasyarakatan.
Menutup laporannya, Fuad berharap seluruh masukan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke depan pada tahun 2027 mendatang.
“Semoga laporan ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kaltim,” tutup anggota dewan yang juga duduk di Komisi IV DPRD Kaltim ini. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
