Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menilai program pendidikan GratisPol milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki keunggulan signifikan dalam aspek transparansi dan sistem pengawasan. Program yang membebaskan biaya kuliah mahasiswa tersebut dianggap lebih akuntabel dibandingkan skema bantuan pendidikan konvensional sebelumnya, meskipun tetap membutuhkan proses pengawasan ketat.
Program GratisPol merupakan kebijakan Pemprov Kaltim yang menanggung biaya kuliah mahasiswa sesuai besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Melalui skema ini, mahasiswa hanya perlu menjalani proses administrasi yang sudah tersinkronisasi secara elektronik, sehingga meminimalkan tahapan manual yang selama ini kerap menimbulkan polemik dalam proses beasiswa.
“Dengan program gratispol sebetulnya seleksinya itu ada di perguruan tinggi, begitu calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi bisa mendapatkan gratispol secara otomatis, walaupun masih ada administrasi harus dilakukan,” ujar Darlis saat ditemui awak media di Samarinda, Jumat (05/12/2025).
Darlis menjelaskan, terdapat dua faktor utama yang membuat GratisPol dinilai lebih unggul dan relatif aman dari potensi manipulasi, yaitu sistem pembayaran yang disesuaikan dengan UKT resmi kampus dan proses pendaftaran berbasis sistem elektronik.
“Nominal UKT tidak dapat dimanipulasi karena mengikuti besaran UKT yang telah disahkan perguruan tinggi dan pendaftarannya menggunakan sistem elektronik yang memudahkan pengawasan,” kata politisi Partai Amanah Nasional (PAN) ini.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak ada ruang permainan data penerima manfaat. Darlis mencontohkan potensi penyimpangan berupa pelaporan jumlah mahasiswa yang diterima secara tidak sesuai.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawasi agar program ini berjalan optimal dan akuntabel. Jangan sampai ada permainan jumlah mahasiswa atau manipulasi data,” tegasnya.
DPRD Kaltim berharap GratisPol mampu memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim dan menjadi model bantuan pendidikan yang lebih bersih, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
