BERAU – Ancaman abrasi yang terus menggerus Pulau Kaniungan kini menjadi alarm serius bagi keberlangsungan salah satu destinasi wisata unggulan di pesisir selatan Kabupaten Berau. Pemerintah daerah pun bergerak cepat merespons janji Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang membuka peluang pembangunan dinding penahan ombak di pulau eksotis tersebut.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, memastikan pihaknya tidak akan membiarkan komitmen itu berhenti sebatas wacana. Ia menyatakan siap mengawal langsung janji tersebut agar segera bermuara pada kebijakan dan penganggaran nyata.
“Berarti Pemprov Kaltim juga komitmen dalam hal peningkatan pariwisata,” kata Gamalis, Jumat (19/12/2025).
Menurut Gamalis, keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sinyal kuat bahwa penyelamatan Pulau Kaniungan bukan hanya kepentingan daerah, melainkan juga agenda strategis provinsi. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan membutuhkan ko\munikasi intensif dan dukungan politik yang solid.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meminta anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI untuk ikut mengawal kebijakan tersebut, khususnya dalam proses penganggaran.
Dari para wakil rakyat itu, Gamalis meyakini fungsi pengawasan dan pengawalan anggaran akan menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan lapangan.
“Terima kasih atas atensi Bapak Harum ke Pulau Kaniungan, ini akan menjadi semangat kami untuk mandiri di sektor pariwisata,” tuturnya.
Pulau Kaniungan selama ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata bahari Berau. Namun, abrasi yang terjadi secara perlahan mulai mengikis daratan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat. Gamalis mengaku, aspirasi warga terus mengalir agar penanganan dilakukan secepatnya. “Kalau tak ditangani bisa habis memang itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud atau Harum telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menghitung kebutuhan anggaran pembangunan dinding penahan abrasi guna menyelamatkan pulau tersebut. Ia mengakui kekhawatiran yang sama dengan Pemkab Berau terkait dampak kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim akan menurunkan tim dari Dinas Pariwisata serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kaltim untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Tim tersebut ditargetkan mengumpulkan data lapangan sekaligus menyusun proyeksi anggaran pembangunan fisik yang dibutuhkan.
“Nanti akan dikaji seperti apa pola penanganannya. Kami perlu menimbang dulu seberapa besar kebutuhannya sebelum memutuskan kebijakan anggaran,” ujar Harum di Hotel Mercure Berau, Kamis (18/12/2025) pagi.
Meski menunjukkan komitmen kuat, Harum menegaskan rencana tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Saat ini, APBD Kaltim 2026 diproyeksikan sebesar Rp15 triliun, turun dari estimasi awal Rp22 triliun akibat kebijakan efisiensi.
Namun demikian, ia membuka peluang agar proyek penyelamatan Pulau Kaniungan dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026, selama kebutuhan anggarannya dinilai rasional dan tidak mencapai ratusan miliar rupiah.
Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan nilai strategis Pulau Kaniungan sebagai aset pariwisata Kaltim, pemerintah berharap langkah cepat ini mampu mencegah hilangnya daratan sekaligus menjaga masa depan wisata bahari Berau. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan