Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PASER – Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Paser masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pelatihan kerja. Tantangan tersebut mulai dari keterbatasan kompetensi instruktur, regulasi sertifikasi, hingga minimnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan.
Kepala UPTD BLK Paser, Decy Mutia Suhartini, mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/01/2026). Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya instruktur pelatihan, menjadi kebutuhan mendesak agar BLK Paser mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.
Decy menjelaskan bahwa kompetensi instruktur yang dimiliki BLK Paser saat ini masih terbatas pada pelatihan dasar, terutama pada paket pelatihan komputer.
“Karena instruktur yang kami punya juga masih baru, untuk paket pelatihan komputer misalnya itu hanya seputar administrasi perkantoran, pemahaman komputer dasar, baru merambah ke desain grafis dan Computer Operator Assistant (COA). Sementara yang dibutuhkan dizaman sekarang sudah semakin jauh, seperti sudah ke digital marketing, konten digital, youtuber”, jelasnya.
Selain keterbatasan kompetensi, regulasi terkait sertifikasi instruktur juga menjadi kendala tersendiri. Menurut Decy, aturan yang mewajibkan instruktur memiliki sertifikat kompetensi dan metodologi menyulitkan BLK Paser untuk menggandeng praktisi atau pelaku industri kreatif yang sebenarnya memiliki pengalaman mumpuni.
“Kalo misalnya mau bekerja sama dengan konten kreator di seputaran Paser, karena mereka tentu punya pengalaman yang mumpuni dalam mengemas konten yang menarik, tapi kendalanya kalau instruktur di BLK itu harus punya sertifikat kompetensi. Dan itu biasanya ada 2, sertifikat metodologi, dan sertifikat kompetensinya. Secara kompetensi mereka tentu berkompeten, tapi mereka tidak punya sertifikat itu tadi,” tambahnya.
Meski demikian, BLK Paser tidak tinggal diam. Berbagai alternatif terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelatihan, salah satunya melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Paser. Melalui pola kemitraan ini, pihak perusahaan berperan menyediakan instruktur, sementara BLK Paser bertugas merekrut peserta pelatihan. “Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan pelatihan, mereka yang menyediakan instruktur dan kami yang merekrut peserta,” jelasnya.
Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan yang cukup signifikan. Hingga kini, BLK Paser belum memiliki fasilitas asrama bagi peserta pelatihan yang berasal dari desa-desa terpencil. Kondisi tersebut membuat jangkauan pelatihan belum sepenuhnya merata.
“Kami belum ada asrama, jadi untuk masyarakat yang dari desa-desa itu mereka tidak terakomodir tempatnya di sini. Beberapa waktu lalu ada dari desa memohon kerjasama dengan kami, akhirnya mereka menginapnya di mess, di penginapan, itupun di akomodasi oleh dana desa”, tambahnya.
Untuk mengatasi keterbatasan jangkauan, BLK Paser telah menerima bantuan mobil pelatihan keliling yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser. Fasilitas ini diharapkan dapat mendekatkan layanan pelatihan ke masyarakat desa. “Kami berharap dapat bekerja sama dengan desa-desa untuk meningkatkan jangkauan pelatihan hingga kepelosok desa. Sedang kami susun juga nanti bagaimana teknisnya”, pungkasnya.
Tingginya antusiasme masyarakat, khususnya terhadap pelatihan di bidang komputer, menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi BLK Paser. Ke depan, BLK Paser dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan agar mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. []
Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah
