Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BONTANG – DPRD Kota Bontang menggelar rapat evaluasi penanganan banjir pada Senin (02/02/2026) di Ruang Rapat Dua Kantor DPRD Bontang. Rapat ini menjadi perhatian serius mengingat banjir sebagai bencana hidrometeorologi kerap terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan kesiapsiagaan lintas sektor agar dampaknya dapat diminimalkan.
Rapat tersebut melibatkan Komisi Gabungan DPRD Bontang dan membahas berbagai aspek penanganan banjir yang selama ini terjadi di wilayah Kota Bontang. Fokus utama pembahasan diarahkan pada pentingnya pembenahan pola dan alur komunikasi antarinstansi agar respons penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menjelaskan bahwa rapat evaluasi ini menyoroti tiga jenis banjir yang menjadi persoalan utama di Kota Bontang, yakni banjir akibat curah hujan tinggi, banjir rob, dan banjir kiriman. Ketiganya membutuhkan penanganan berbeda serta koordinasi lintas sektor yang solid.
Alfin mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Kota Bontang hingga kini masih terus berproses, khususnya untuk mengatasi banjir kiriman yang berasal dari limpasan air wilayah hulu. Ia menyebutkan bahwa sejumlah infrastruktur pengendalian banjir telah dibangun dan mulai menunjukkan dampak positif, meski belum sepenuhnya optimal. “Sementara ini kan untuk banjir kiriman, penanganannya terus berlanjutnya, dengan pembangunan turap dan pembangunan waduk Kanaan itu sudah terjadi” ungkapnya.
Selain banjir kiriman, DPRD juga menyoroti potensi banjir akibat hujan lokal yang masih sering terjadi, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. “Terus nanti ada hujan lokal itu kan nanti di Folder Tanjung Laut,” jelas Alfin.
Sementara itu, banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir dinilai memerlukan pendekatan berbeda karena berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah pusat. “Untuk banjir rob itu masih tahap proses kita semua, karena ini kan asetnya dari pusat sehingga butuh komunikasi yang intens,” katanya.
Alfin menambahkan, kendala utama dalam penanganan banjir rob adalah besarnya kebutuhan anggaran yang harus disiapkan. Kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan membuat pemerintah kota dituntut lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. “Sehingga memang di tengah badai anggaran seperti ini memang kita juga harus cermat juga kan, pasti pemerintah kota harus cermat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa komunikasi yang intens dan berkelanjutan dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar penanganan banjir rob di Kota Bontang dapat segera terealisasi. “Cuma lagi-lagi komunikasi intens ke pusat itu yang harus kita terus upayakan,” ungkapnya.
Melalui rapat evaluasi ini, DPRD Kota Bontang berharap proyek penanganan banjir rob dapat dibiayai langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan status aset yang ada, sehingga upaya pengendalian banjir di wilayah pesisir dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Nursiah
