Aegea Memanas Lagi, Turki–Yunani Siap Bertemu

ANKARA — Ketegangan lama antara Turki dan Yunani di kawasan Laut Aegea kembali mengemuka setelah kedua negara bersiap menggelar forum dialog tingkat tinggi dalam waktu dekat. Agenda pertemuan ini dinilai menjadi peluang langka meredakan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, meski perbedaan mendasar masih tajam.

Laporan media internasional pada Rabu (04/02/2026) menyebut Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani–Turki dijadwalkan bersidang di Ankara mulai Senin (09/02/2026). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis diperkirakan hadir langsung, membuka kemungkinan pertemuan bilateral di luar agenda resmi.

Forum yang dibentuk pada 2010 tersebut selama ini lebih berfungsi menjaga komunikasi politik, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata, dibanding menyelesaikan sengketa wilayah. Hingga kini, dewan itu baru lima kali menggelar sidang, dengan pertemuan terakhir berlangsung di Athena pada Desember 2023 tanpa menghasilkan terobosan berarti.

Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, Konstantinos Filis, menilai klaim yang diajukan Ankara tidak memiliki dasar hukum internasional. Ia menegaskan bahwa tuntutan sepihak Turki tidak relevan untuk dijadikan bahan negosiasi serius.

Sebaliknya, akademisi Universitas Teknik Yildiz, Fuat Aksu, memandang Athena justru menuntut konsesi politik dari Turki. Menurutnya, ekspektasi Yunani terhadap perubahan sikap Ankara masih menjadi penghambat utama dialog.

Gesekan terbaru muncul setelah Turki mengeluarkan peringatan navigasi (Navtex) terkait aktivitas keamanan dan militer Yunani di Laut Aegea pada 29 Januari lalu. Langkah tersebut dipandang Yunani sebagai tindakan provokatif yang berpotensi memperluas klaim kedaulatan secara sepihak.

Sejumlah media Yunani bahkan menggambarkan kebijakan itu sebagai bentuk eskalasi baru. Namun pemerintah Turki menolak tudingan tersebut dan menyatakan penerbitan Navtex merupakan prosedur rutin sesuai kerangka hukum pelayaran internasional.

Di dalam negeri Yunani, isu Aegea juga memicu tekanan politik terhadap Perdana Menteri Mitsotakis dari kelompok kanan. Pemimpin partai Greek Solution, Kyriakos Velopoulos, menilai pemerintah terlalu pasif menghadapi sikap Turki dan menyebut kedaulatan Yunani di Aegea terancam.

Sengketa kedua negara berakar pada perbedaan pandangan mengenai landas kontinen, eksploitasi sumber daya alam, serta batas laut teritorial. Melalui doktrin maritim “Blue Homeland”, Turki mengklaim wilayah laut sangat luas di sekitar pantainya, sementara Yunani berpegang pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang memungkinkan perluasan laut teritorial hingga 12 mil laut.

Kebuntuan terjadi karena potensi tumpang tindih wilayah mengharuskan kesepakatan bilateral, sesuatu yang belum tercapai sejak puluhan tahun lalu. Bahkan pada 1995, parlemen Turki menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea dapat dianggap sebagai alasan perang.

Yunani sendiri sebelumnya telah memperluas laut teritorialnya di Laut Ionia pada 2021 dan menegaskan tetap memiliki hak melakukan langkah serupa di Aegea. Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias menyatakan hak tersebut tetap melekat pada negaranya sesuai hukum internasional.

Secara teoritis, penyelesaian sengketa dapat dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Namun mekanisme itu hanya dapat berjalan jika kedua negara sepakat mengajukan perkara bersama sebuah wacana yang telah muncul sejak 1976 tetapi belum pernah terwujud.

Memanasnya kembali hubungan Turki dan Yunani menambah daftar konflik geopolitik global yang belum mereda, di tengah ketegangan lain seperti hubungan Amerika Serikat–Iran serta perang berkepanjangan di Gaza. []

Redaksi