Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NEW YORK — Ketegangan global kembali menguat seiring berakhirnya salah satu pilar utama pengendalian senjata nuklir dunia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mendesak Amerika Serikat dan Rusia segera mencapai kesepakatan baru untuk menggantikan Perjanjian New START yang masa berlakunya habis pada Kamis (05/02/2026).
Menurut Guterres, situasi ini menempatkan dunia pada titik yang sangat rawan bagi stabilitas internasional. Ia memperingatkan bahwa berakhirnya perjanjian tersebut berpotensi membuka kembali ruang perlombaan senjata nuklir tanpa batas yang jelas.
“Kita tengah berada dalam fase yang sangat menentukan bagi perdamaian dan keamanan global,” ujarnya. Ia menambahkan, “untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima dekade, dunia berhadapan dengan kondisi tanpa pembatasan yang mengikat terhadap persenjataan nuklir strategis milik Rusia dan Amerika Serikat.”
Selama ini, New START bersama sejumlah kesepakatan pengendalian senjata lainnya dinilai berperan besar menekan risiko konflik nuklir dan meningkatkan rasa aman banyak negara. Namun, Guterres menilai kemajuan yang dibangun selama puluhan tahun itu kini terancam runtuh pada saat yang paling tidak tepat.
“Hilangnya capaian pengendalian senjata yang telah dibangun berdekade-dekade terjadi justru ketika ancaman penggunaan senjata nuklir berada di tingkat tertinggi dalam beberapa generasi,” katanya.
Ia pun menyerukan Washington dan Moskow untuk segera kembali membuka jalur diplomasi. “Kedua pihak perlu secepatnya duduk bersama dan menyepakati kerangka pengganti yang kredibel,” tegasnya.
Amerika Serikat dan Rusia diketahui menguasai lebih dari 80 persen hulu ledak nuklir dunia. Karena itu, keberlanjutan mekanisme pengendalian senjata di antara keduanya dianggap krusial bagi keamanan internasional.
Perjanjian New START yang ditandatangani pada 2010 membatasi jumlah hulu ledak strategis yang dapat ditempatkan masing-masing negara hingga 1.550 unit sekitar 30 persen lebih rendah dibanding batas sebelumnya pada 2002. Kesepakatan tersebut juga memungkinkan inspeksi timbal balik di fasilitas nuklir, meski mekanisme ini sempat terhenti sejak pandemi Covid-19 dan belum kembali berjalan.
Tanpa kesepakatan baru, kekhawatiran akan meningkatnya ketidakpastian strategis dan perlombaan senjata nuklir kembali mencuat di panggung geopolitik dunia. []
Redaksi
