Komitmen Perang Narkoba, Disdamkartan Gelar Apel Besar

BONTANG — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang mencatatkan diri sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jumlah pegawai yang positif narkoba terbanyak selama tiga tahun terakhir.

Data internal menunjukkan, pada 2023 terdapat empat pegawai yang terjaring kasus penyalahgunaan sabu. Tahun berikutnya, 2024, dua orang pegawai yang sama kembali tercatat positif. Sedangkan pada 2025, tiga pegawai lainnya dinyatakan positif narkoba.

Kepala Disdamkartan, Amiluddin, menyayangkan alasan yang sering dikemukakan para pegawai terkait penggunaan narkoba, yakni tuntutan pekerjaan yang berat sehingga membutuhkan “doping”. Menurutnya, alasan itu tidak bisa diterima.

“Pekerjaan memang berat, tapi itu bukan alasan untuk merusak diri sendiri dan organisasi. Hal seperti ini tidak dapat dibenarkan,” ujar Amiluddin saat apel komitmen perang terhadap narkoba, Kamis (05/02/2026).

Setiap pegawai yang terbukti menggunakan narkoba telah dijatuhi sanksi sesuai aturan. Pegawai honorer langsung dihentikan kontraknya, sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

Selain itu, Disdamkartan siap menjadi OPD pertama yang menjalani tes urine dalam program deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkot Bontang.

“Apel ini sekaligus ikrar perang terhadap narkoba. Kami ingin menunjukkan bahwa komitmen kami bukan sekadar formalitas,” tambahnya.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, yang menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas bagi seluruh personel Disdamkartan.

“Perbuatan menyalahgunakan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga keluarga dan kinerja instansi. Jangan sampai citra pemadam kebakaran yang selalu siap membantu masyarakat ternoda,” tegas Neni.

Wali kota menekankan, pekerjaan pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah misi kemanusiaan yang langsung bersentuhan dengan keselamatan masyarakat. Karena itu, integritas, disiplin, dan komitmen terhadap aturan harus menjadi prioritas utama.

“Ini pekerjaan mulia. Setiap tindakan kita mencerminkan institusi. Tidak ada toleransi bagi perilaku yang bisa mencederai kepercayaan publik,” pungkas Neni.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan media lokal, menyoroti pentingnya pengawasan internal di OPD yang memiliki peran vital dalam keselamatan masyarakat, sekaligus mendorong langkah tegas pemerintah daerah untuk membersihkan instansi dari praktik penyalahgunaan narkoba. []

Redaksi