Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kutai Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk perencanaan tahun anggaran 2027, Rabu (11/02/2026), di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menyinggung revisi anggaran tahun 2026 guna menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan merupakan hasil reses anggota DPRD yang dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun di masing-masing daerah pemilihan.
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, Sadli, menjelaskan bahwa penyampaian pokir dalam paripurna bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Pokok-pokok pikiran ini berasal dari hasil reses yang kami laksanakan secara rutin. Semua usulan masyarakat dihimpun, diverifikasi, kemudian ditetapkan untuk diperjuangkan dalam perencanaan anggaran daerah,” ujar Sadli.
Ia menambahkan, untuk tahun 2026 pelaksanaan pokir yang telah ditetapkan pada 2025 kini rampung. DPRD berharap realisasi tersebut dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
Adapun aspirasi warga di wilayah pinggiran Mahakam , khususnya daerah aliran sungai, didominasi permintaan bantuan perahu dan mesin ketinting bagi nelayan. Sementara di wilayah daratan, masyarakat mengusulkan bantuan bibit ternak, bibit tanaman, serta dukungan usaha tani guna meningkatkan perekonomian lokal.
DPRD berharap penyusunan anggaran ke depan dapat lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat.
Penulis : Muhammad Jamaluddin
