BALIKPAPAN — Upaya menahan laju inflasi daerah terus diperkuat melalui penguatan rantai pasok pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan menggencarkan sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah kerjanya untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, khususnya bagi program SPPG–Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan sosial dan ketahanan pangan.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BI bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser mendorong kerja sama langsung antara produsen dan distributor pangan lokal dengan mitra pemasok SPPG-MBG. Langkah ini dinilai strategis seiring rencana penambahan jumlah SPPG yang akan beroperasi sepanjang 2026.
Deputi Direktur KPwBI Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan, peningkatan kebutuhan bahan pangan berpotensi memicu tekanan harga jika tidak diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok menjadi kunci agar operasional program MBG berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan gejolak inflasi.
“Selain menjaga stabilitas harga, kami juga mendorong pemanfaatan produk pangan lokal sebagai prioritas. Dengan begitu, perputaran ekonomi terjadi di daerah dan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pada Rabu (11/02/2026) di kantor BI Balikpapan.
Fasilitasi kerja sama dilakukan melalui rangkaian business matching yang digelar pada 4–5 dan 9 Februari di Balikpapan, 9 Februari di Paser, serta 10 Februari di PPU. Dalam forum tersebut, produsen dan distributor memaparkan kapasitas pasokan, sementara mitra SPPG menyampaikan kebutuhan komoditas secara periodik.
Komoditas yang dibutuhkan antara lain sayuran, buah-buahan, telur ayam ras, daging ayam dan sapi, serta produk olahan seperti tahu dan tempe sesuai menu yang telah ditetapkan. Kebutuhan volume hingga struktur biaya program juga dipaparkan sebagai dasar perhitungan kerja sama.
Khusus di Balikpapan, TPID menyiapkan booklet profil produsen dan distributor sebagai panduan bagi mitra SPPG dalam melakukan pendalaman spesifikasi produk, kapasitas pasokan, periode ketersediaan, hingga harga. Hasilnya, melalui pendalaman yang dipimpin Bappedalitbang Balikpapan, teridentifikasi delapan kesepakatan awal antara produsen dan distributor dengan mitra SPPG. Kesepakatan ini dijadwalkan difinalisasi dan ditandatangani pada High Level Meeting (HLM) TPID gabungan Balikpapan, PPU, dan Paser pada 18 Februari 2026.
Sementara itu, Kabupaten Paser akan memprioritaskan kerja sama pasokan telur ayam ras, sedangkan PPU fokus pada produsen tahu dan tempe. Ke depan, BI bersama TPID akan memfasilitasi business matching dalam skala lebih besar, terutama di Paser, seiring bertambahnya operasional SPPG. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan produsen dan distributor di daerah. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan