Nunukan Gelar Validasi Besar-besaran Bansos

NUNUKAN – Kabupaten Nunukan memulai langkah besar dengan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026 secara menyeluruh. Program ini dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial dan pembiayaan kesehatan tepat sasaran sekaligus menekan pemborosan anggaran.

Penjabat Sekretaris Daerah Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menegaskan, Kamis (26/02/2026), bahwa pembaruan data bukan sekadar kewajiban administratif. “Pemutakhiran data sosial masyarakat menjadi fondasi kebijakan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang valid, kebijakan bisa meleset dan anggaran terus membengkak,” ujarnya, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kamis (26/02/2026).

Ia menyoroti lonjakan beban anggaran BPJS Kesehatan. “Dari 2019 anggaran sekitar Rp13 miliar, meningkat menjadi Rp15 miliar, dan kini mencapai Rp32 miliar,” kata Raden Iwan. Saat ini, sekitar 82.000 jiwa menerima bantuan pembiayaan kesehatan, dengan 14.000 jiwa ditanggung provinsi dan 78.000 melalui APBD kabupaten/kota.

Raden Iwan menambahkan, “Bisa saja ada warga yang sudah meninggal atau pindah domisili tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Jika data lama terus digunakan, beban pembiayaan akan semakin besar.”

Sebagai langkah nyata, mulai 1 hingga 31 Maret 2026, petugas akan turun langsung ke rumah-rumah warga yang terdaftar dalam DTSEN untuk melakukan verifikasi dan validasi. “Kami akan memeriksa identitas keluarga, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas rumah tangga. Semua dilengkapi dokumentasi foto dan geotagging agar data benar-benar akurat,” jelasnya.

Pemutakhiran ini menyasar sekitar 14.945 kepala keluarga dari desil 1 hingga desil 5. “Tujuannya jelas: kita ingin seluruh kebijakan berbasis pada satu data yang sama, bantuan sosial tepat sasaran, dan anggaran lebih terkontrol,” tegas Raden Iwan.

Ia menegaskan agar proses pendataan bersih dari rekayasa. “Kalau memang tidak memenuhi kriteria, harus dicoret sesuai ketentuan. Kita ingin data ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Meski menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan jumlah petugas, Pemkab Nunukan optimistis pemutakhiran ini akan membawa dampak positif. “Data yang akurat bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tutup Raden Iwan. []

Redaksi