Mahasiswa Kaltim Kritik Beasiswa dan Anggaran, Kecewa Gubernur Tak Hadir

Ribuan mahasiswa di Kaltim menuntut transparansi anggaran, evaluasi program Gratispol, dan penanganan tambang ilegal dalam aksi di Kantor Gubernur Kaltim.

SAMARINDA — Ribuan mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (21/04/2026) sore. Aksi ini menyoroti kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, program beasiswa “Gratispol”, hingga penanganan tambang ilegal, serta diwarnai kekecewaan massa karena tidak adanya dialog dengan Gubernur Kaltim.

Aksi tersebut dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Kaltim dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah dan evaluasi program prioritas pemerintah.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, mengkritik struktur tenaga ahli gubernur yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kapasitas tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi.

“Kami memandang jumlah tenaga ahli gubernur terlalu gemuk. Jika pemerintah memiliki kapasitas yang memadai, seharusnya tidak perlu sebanyak itu,” ujar Zulkarnain.

Selain itu, Zulkarnain menyoroti persoalan tambang ilegal serta kondisi infrastruktur, khususnya kerusakan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menurutnya, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses akibat jalan rusak, baik di jalur antardesa, antarkecamatan, maupun menuju pusat kota.

“Di saat pemerintah mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak prioritas, masyarakat masih berhadapan dengan kerusakan jalan yang menghambat aktivitas ekonomi,” katanya.

Isu lain yang disoroti adalah pelaksanaan program beasiswa “Gratispol”. Zulkarnain mengungkap adanya laporan mahasiswa yang terverifikasi sebagai penerima beasiswa tersebut meskipun tidak mendaftar.

“Ada sekitar 10 hingga 12 mahasiswa, salah satunya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mengaku tidak mendaftar, tetapi justru terverifikasi sebagai penerima. Ini menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Ia menilai temuan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program bantuan pendidikan tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa hanya menyampaikan aspirasi tanpa adanya dialog atau audiensi dengan pihak Pemprov Kaltim. Kondisi itu memicu kekecewaan di kalangan demonstran. “Hari ini hanya penyampaian aspirasi. Tidak ada dialog, dan pemerintah provinsi tidak menemui massa aksi,” ucap Zulkarnain.

Zulkarnain menegaskan mahasiswa akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak mendapatkan respons dari Pemprov Kaltim. “Kami siap mengawal aksi berikutnya. Bahkan hingga beberapa tahap, BEM Unikarta akan tetap terlibat,” katanya.

Aksi ini menjadi bagian dari tekanan publik terhadap Pemprov Kaltim agar lebih transparan dalam pengelolaan anggaran serta memastikan program sosial, termasuk beasiswa, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.[]

Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah